Jual Bibit Padi Tanpa Label Sertifikat, Kades di Aceh Ditahan Polisi

Banda Aceh - Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Aceh, Munirwan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan. Bibit padi jenis IF8 disebut belum disertifikasi atau berlabel.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad saat mengantarkan dokumen permintaan penangguhan penahanan ke Mapolda Aceh. Zulfikar mengatakan, Munirwan juga sudah ditahan atas kasus ini.

"Dia ditahan sebagai Direktur PT Bumades Nisami, karena memproduksi dan menjual bibit padi tanpa label jenis IF8," jelas Zulfikar yang juga tim kuasa hukum Munirwan, di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/7/2019).

Menurut Zulfikar, Munirwan yang juga Direktur PT Bumades Nisami Indonesia (badan usaha milik desanya) awalnya diperiksa penyidik pada (22/7) sebagai saksi. Sehari berselang, dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Zulfikar mengungkapkan, bibit padi IF8 tersebut awalnya berasal dari bantuan Pemerintah Aceh untuk petani lewat program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA) pada akhir 2017 lalu. Usai bibit diserahkan gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, penanaman padi dilakukan. 

 Setelah panen pertama sebagai pilot project, diketahui hasilnya cukup bagus. Para petani kemudian membagi hasil panen tersebut menjadi dua, yaitu disimpan sebagai bibit dan dijual. Para petani di sana selanjutnya menanam kembali padi dan mengembangkannya. Berdasarkan hasil rapat masyarakat, bibit padi IF8 dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Pada 2018 lalu, desa yang dipimpin Munirwan terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa berkat pengembangan bibit padi tersebut. Masyarakat kemudian sepakat membentuk usaha BUMG Meunasah Rayek yaitu PT Bumades Nisami Indonesia.

Hasil panen masyarakat dikumpulkan secara massal, disortir, selanjutnya kembali dijadikan bibit. Hasil budidaya tersebutlah kemudian dijual secara massal. Terkait penjualan benih itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh disebut melaporkan Munirwan kepada pihak berwajib.

Menanggapi pernyataan Zulfikar, Kasubdit I Indagsi Ditkrimsus Polda Aceh Kompol M Isharyadi mengatakan dirinya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh soal penanganan kasus ini.

"Untuk saat ini kami belum bisa kasih keterangan dulu berkaitan dengan perkara. Nanti rencana akan disampaikan langsung oleh Pak Dir (Dirkrimsus Polda Aceh Kombes T Saladin) dan juga Bidhumas," kata Isharyadi di lokasi yang sama.

Namun dia membenarkan, hari ini pihak dari Munirwan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Mengenai detail kasus, dia belum bersedia menjelaskannya.

"Jadi dalam proses ini hanya penyerahan permohonan (penangguhan penahanan) dari kuasa hukum kepada kami," jelas Isharyadi.