Nasib Pramugari hingga Pilot di Tengah Badai Corona
Jakarta -
Asosiasi maskapai Indonesia atau Indonesia
National Air
Carriers Association (INACA) membeberkan kondisi terkini
industri penerbangan imbas virus corona. Meski belum ada Pemutusan
Hubungan Kerja (
PHK) karyawan, sudah ada beberapa maskapai yang terpaksa
harus merumahkan karyawannya.
"Belum (ada PHK), yang
sekarang ini ada beberapa
maskapai yang merumahkan karena kegiatan operasinya kan
menurun. Kalau dilihat banyak pesawat-pesawat parkir di airport,
pesawat parkir itu pasti akan sangat tidak efektif bagi perusahaan jika
(karyawan) masih harus hadir ke kantor," ujar Ketua Umum INACA, Denon
Prawiraatmadja kepada
detikcom, Minggu (29/3/2020).
Adapun
karyawan yang paling banyak dirumahkan ialah yang terlibat dalam
kegiatan produksi maskapai. Mulai dari bagian mekanik pesawat, pilot,
hingga pramugari.
"Kalau kegiatan
operasionalnya turun, yang akan
banyak berkurang aktivitasnya adalah karyawan yang berada di daerah
operasional seperti pilot, engineer, pramugari dan kru yang lainnya. Itu
kan kalau pesawatnya berhenti berarti mereka ikut (berhenti)," ucapnya.
Terkait karyawan yang dirumahkan digaji atau tidak, ia tidak
mengetahuinya secara pasti. Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan dari
masing-masing maskapai.
"Itu variasi (digaji atau tidak)
tergantung dari masing-masing perusahaan," sebutnya.
Apakah fenomena ini memunculkan adanya
PHK di industri penerbangan?
PHK Tak Bisa Dihindari
Pengamat
Penerbangan Gerry Soejatman
menilai jika virus corona berkepanjangan
dapat membuat PHK karyawan di industri penerbangan menjadi nyata.
"Jelas
(PHK di industri penerbangan menjadi nyata). Kalau wabah ini
berkepanjangan, ya PHK tidak bisa dihindari," ujar Gerry kepada
detikcom, Minggu (29/3/2020).
Menurutnya,
dampak virus corona ke industri penerbangan sangat luar biasa. Bahkan
dampaknya belum pernah terjadi
sebelumnya bagi industri penerbangan di
seluruh dunia.
"(Dampak) wabah ini memang luar biasa dan
unprecedented (belum pernah terjadi sebelumnya) bagi industri ini di
seluruh dunia," ucapnya.
Kapan badai corona di industri
penerbangan bakal berlalu?
Pengamat
Penerbangan Gerry Soejatman
menilai selama negara-
negara lain
masih terkena virus corona, industri penerbangan Indonesia tidak
benar-benar pulih.
"Selama negara-negara lain masih terkena wabah
juga, akan
sulit untuk bisa memprediksi kapan wabah ini akan selesai,"
ujar Gerry kepada
detikcom, Minggu (29/3/2020).
Sebelumnya,
banyak ilmuwan yang
memprediksi puncak corona di Indonesia ada pada
akhir April-Mei 2020. Namun untuk membuat dampaknya menurun setelah
puncaknya terjadi juga dinilai membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Untuk wabahnya menurun hingga tidak membahayakan, juga akan memakan waktu setelah puncak wabahnya tercapai," ucapnya.
Hal
serupa juga dikatakan oleh Pengamat Penerbangan Alvin Lie.
Berkaca dari
China, walaupun virus corona sudah mereda dampak perekonomiannya belum
pulih 100% karena negara-negara lain masih terdampak.
"(Bisa
pulih) itu
sampai kondisi darurat corona ini bisa
diatasi bukan hanya di
Indonesia tapi seluruh dunia. Kita melihat seperti China walaupun sudah
mampu mengatasi (corona) tapi kegiatan ekonomi, kegiatan sosialnya
belum pulih," katanya.
Ketua Umum Asosiasi maskapai Indonesia atau
Indonesia National Air
Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja meminta keringanan
dengan menunda Pajak Penghasilan (PPh) badan.
"Tentu kita meminta
relaksasi di sisi lain contohnya perpajakan. Sehingga kalau kita
mendapat tunda bayar akan membantu perusahaan untuk bisa mengalokasikan
dana cadangan tersebut untuk menunjang kegiatan yang tidak mendapatkan
revenue ini," ujar Denon kepada detikcom, Minggu (29/3/2020).
Selain
itu,
pihaknya juga meminta
diskon pembiayaan di kegiatan bandar udara
seperti biaya bahan bakar, navigasi, hingga biaya parkir.
"Kita
sebagai
maskapai diimbau untuk menurunkan penerbangan, otomatis kan pada
parkir. Parkirnya kan
nggak bisa parkir di luar airport,
harus di dalam
airport. Bagaimana perlakuan parkir itu apakah berbayar, kalau berbayar
udah nggak boleh terbang masa disuruh bayar. Fairness biaya-biaya
airport termasuk navigation service dan sebagainya, termasuk biaya-biaya
pertamina yang kita coba propose ke pemerintah," sebutnya.
Jika
tidak ada respons positif yang cepat dari pemerintah, Denon
memastikan akan terjadi
tindakan yang tidak diinginkan seperti PHK
karyawan sebagai
upaya penyelamatan perusahaan.