Pages

Banner 468 x 60px

 

Senin, 30 Desember 2019

0 komentar

Papua Nugini, Tutup Pintumu untuk KKB!

Jayapura - TNI yang bertugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Keerom, Papua. Peristiwa itu membuat 1 anggota TNI gugur dan 1 anggota terluka. http://dapatqq.vip/

Usai peristiwa itu, TNI berkoordinasi dengan konsulat RI di Papua Nugini (PNG). TNI meminta PNG menutup pintu keluar-masuk perbatasan dengan RI karena berdekatan dengan lokasi baku tembak. Disinyalir pintu-pintu itu dimanfaatkan KKB sebagai jalur keluar usai 'mengacau' di Bumi Papua.

"Saat ini tengah kordinasi dengan konsulat RI di PNG untuk melakukan penutupan pintu keluar-masuk RI-PNG," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel CPL Eko Daryanto saat dimintai konfirmasi, Senin (30/12/2019).

Permintaan penutupan pintu keluar-masuk di perbatasan dilakukan untuk mencegah larinya pelaku ke PNG. Baku tembak KKB dengan Satgas Pamtas di Keerom, Papua, mengakibatkan satu anggota TNI Serda Miftachur Rohmat, gugur.
Adapun prajurit TNI yang gugur ialah yakni Serda Miftachur Rohmat, yang bertugas sebagai Wadan Pos Bewan Baru. Sedangkan prajurit yang terluka akibat baku tembak adalah Prada Juwandhy Ramadhan. Prada Juwandhy mengalami luka tembak pada pelipis kanan dan pinggang kiri."Satu anggota kita gugur dan satu masih dirawat. Keduanya sudah dievakuasi ke RS Marthen Endey Jayapura," tutur Eko.

Baku tembak ini terjadi sekitar 15 menit pada pukul 10.30 WIT saat anggota Yonif 713/ST mengambil logistik di Pos Kaliasin. Satu prajurit yakni Serda Miftachur Rohmat gugur. Sedangkan Prada Juwandhy Ramadhan mengalami luka tembak di pelipis kanan dan pinggang kiri.

TNI menduga KKB yang terlibat baku tembak dengan anggota TNI di Keerom, Papua, merupakan kelompok Jefri Pagawak. Diperkirakan ada 10 orang anggota KKB yang terlibat baku tembak.

"Pelaku ini kita duga pimpinan Jefri Pagawak. Saat melakukan penyerangan lebih dari 10 orang," jelasnya.
 

Read more...
0 komentar

Kode Gerindra untuk Menantu Jokowi 

Jakarta - Bobby Nasution, mengambil formulir bakal calon Wali Kota Medan di Gerindra. Gerindra pun memberi kode terkait pencalonan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Kode pertama disampaikan juru bicara Gerindra, Habiburokhman usai Bobby mengambil formulir di Gerindra. Habiburokhman mengatakan ada peluang untuk Bobby maju melalui Gerindra meski kader partai berlambang kepala burung garuda itu juga ingin mencalonkan diri. 

Selain Bobby, ada sejumlah kader Gerindra yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan. Antara lain Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Ihwan Nasution dan jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.http://dapatqq.vip/

"Kami memang membuat pendaftaran terbuka, untuk menjaring sebanyak mungkin bakal calon yang berkualitas. Sampai saat ini semua masih punya peluang yang sama, sampai nanti ada keputusan definitif yang ditandatangani Ketua Umum atau KDP (Ketua Dewan Pembina-red)," kata Habiburokhman saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).
Kode kedua disampaikan Sekretaris DPD Gerindra Sumut Robert L Tobing. Robert mengatakan ada arahan dari DPP Gerindra untuk membuka peluang Bobby mendaftar sebagai cawalkot Medan.

"Ada juga kemudian kami menerima pendaftaran untuk Bobby. Bicara kepartaian, kami welcome siapa saja bisa mendaftar. Arahan dari pusat juga kami diminta membuka peluang untuk mendaftar beliau itu," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumut Robert L Tobing, Sabtu (28/12).
Robert menyebut mengusung Bobby di Pilkada Medan merupakan hal yang realistis. Gerindra Sumut pun kini menunggu Bobby mengembalikan formulir.

"Untuk mengandaikan Gerindra mendukung Bobby, hal itu sangat realistis dan berpotensi terjadi," katanya.

Kode lainnya disampaikan oleh Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Kode itu disampaikan pasca sang menantu presiden bertemu dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada Sabtu (28/12) lalu.

Pertemuan digelar di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dasco mengatakan dalam pertemuan itu Bobby meminta restu dari Prabowo yang kemudian memberi pesan 'harus menang' jika maju Pilkada.
"(Prabowo berpesan ke Bobby) pertama adalah komunikasi kepada seluruh parpol yang ada di wilayah masing-masing, sebanyak-banyaknya mendapatkan dukungan parpol. Kedua, kalau mau maju pilkada harus menang, ya itu aja," kata Dasco. Dasco kemudian menyampaikan bahwa Gerindra tetap memprioritaskan kadernya untuk maju di Pilkada Medan. Namun, kata Dasco, prioritas itu bisa mendukung kadernya maju sebagai wali kota atau wakil wali kota.

"Iya kader itu kan bisa nomor satu, bisa nomor dua. Itu kita prioritaskan para kader kita untuk maju di pilkada, baik di nomor satu dan nomor dua," kata Dasco kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2019).

"Kami belum putuskan, apakah kader kami akan maju nomor satu atau nomor dua. Itu nanti akan dibicarakan secara detail," imbuh dia.  

Read more...
0 komentar

Penyerang Novel Ditahan, Jokowi Minta Tak Ada Spekulasi Berkeliaran 

Jakarta - Dua anggota Polri aktif berinisial RB dan RM menjadi tersangka penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kini sudah ditahan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta publik tidak berspekulasi liar atas penangkapan penyerang Novel Baswedan.http://dapatqq.vip/

RM dan RB diamankan pada Kamis (26/12/2019) malam di Cimanggis, Depok. Esok harinya, polisi mengungkapkan penangkapan penyerang Novel Baswedan.

"Jadi pelaku ada dua orang, inisial RM dan RB, Polri aktif, terima kasih," ucap Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Jumat (27/12).

Pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 900 hari sejak Novel disiram air keras pada 11 April 2017. Saat itu Novel baru saja menunaikan salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, yang berjarak sekitar 4 rumah dari kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Novel pernah menyampaikan ada sosok jenderal yang diduga di balik penyerangannya. Novel bahkan menyebut oknum petinggi yang sama ada di balik setiap serangan ke pegawai KPK.

"Berkali-kali saya sampaikan bukan sekadar saya sebagai korban, tapi kita lihat penyerangan terhadap KPK secara fisik sering terjadi, bahkan saya mempunyai keyakinan dan dugaan kuat beberapa kejadian itu pelakunya sama, maksudnya oknum Polri yang terlibat jenderalnya sama," ujar Novel di lokasi penyerangan dirinya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/6/2018).
Usai penangkapan penyerang Novel, publik meminta polisi mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Sejumlah politikus menyampaikan hal serupa.

"Ada 2 orang kalau tidak salah ya yang sedang diproses, biar dibongkar saja, dibuka apakah ada masalah selama ini ada the man behind the screen, ada dalangnya, mungkin biar dibuka dan harapan saya penyidikan kasus ini adalah transparan dan open pada kita semua," kata Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi di Upnormal Coffee, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (29/12).

Presiden Jokowi meminta masyarakat memberikan waktu dan kesempatan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyerangan Novel Baswedan.
Jokowi juga meminta tak ada kegaduhan setelah penyerang Novel ditangkap. Jangan sebelum ditangkap ribut dan tetap gaduh setelah penyerang Novel ditangkap.

"Semua, bareng-bareng mengawal agar peristiwa tidak terulang lagi. Yang paling penting itu. Jangan sebelum ketemu ribut, setelah ketemu ribut," kata Jokowi kepada wartawan di Kota Lama, Semarang, Senin (30/12).
Selain itu, Jokowi mengapresiasi kerja Polri atas penangkapan dua penyerang Novel Baswedan. Dia meminta tak ada yang berspekulasi negatif atas kasus ini.

"Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi yang negatif. Ini kan baru pada proses awal penyidikan dari ketemunya tersangka itu," kata Jokowi.

"Ini kan peristiwa sudah dua tahun, dan sekarang pelaku sudah tertangkap. Kita sangat hargai dan apresiasi apa yang dikerjakan Polri," tuturnya.  

Read more...
0 komentar

Polri Soal Benda Kotak di Saku Celana Penyerang Novel: Bungkus Rokok 

Jakarta - Benda kotak yang dikantongi penyerang Novel Baswedan di saku celana ramai jadi sorotan di media sosial. Polri mengatakan benda tersebut adalah bungkus rokok.

"Bungkus rokok," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (30/12/2019). Argo menjelaskan hal itu merupakan salah satu strategi penyidik dalam pemeriksaan. Seperti halnya penyidik memberi minum, makan atau kesempatan ibadah kepada tersangka dalam kasus lainnya. http://dapatqq.vip/

"Penyidik melakukan upaya menggali keterangan tersangka dengan upaya seperti memberi minum aqua, rokok, kesempatan salat. Tujuan hanya supaya tersangka dapat bersikap kooperatif saat pemeriksaan dan dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya," jelas Argo.Dia kemudian menerangkan seluruh barang bawaan kedua tersangka dititipkan ke petugas setibanya di Bareskrim Polri. Barang-barang tersangka dititipkan saat hendak menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Sampai di Mabes diperiksa dan semua barang yang tersangka bawa dititipkan kepada petugas," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.
Mengenai dugaan benda kotak tersebut adalah ponsel, Argo membantah. Argo menyampaikan ponsel kedua tersangka telah diperiksa sejak kali pertama mereka diamankan.

"Hp sudah disita dari awal," ucap Argo.
Tim advokasi Novel Baswedan turut mengomentari soal benda kotak di dalam saku celana pelaku penyerangan yang dijerat polisi. Benda kotak itu menjadi bahasan lantaran disorot warganet.

"Kami tak ingin menduga-duga dan juga berkomentar lebih jauh soal hal tersebut tapi komentar warga menjadi sangat wajar mengingat pengalaman mereka dalam melihat perlakuan yang berbeda jika kepada warga biasa. Kita juga nggak tahu pasti apa itu isinya. Tetapi jika itu HP (handphone/telepon seluler/ponsel), dalam SOP (standard operating procedure) soal tahanan memang tidak boleh membawa HP" ujar M Isnur, yang merupakan salah satu anggota tim advokasi Novel, kepada wartawan, hari ini.

Benda kotak di saku celana penyerang Novel itu ramai dibahas setelah terlihat dalam foto yang diambil detikcom di Polda Metro Jaya pada Sabtu (28/12). Warganet yang melihat foto itu berspekulasi liar, dari menduga si tersangka masih diperkenankan membawa ponsel hingga mengira benda itu bungkus rokok.

"Netizen +62 memang T.O.P dan cerdas2, dikasih foto ini langsung ngarah matanya ke saku celana tersangka kedua (belakang). Positif thinking aja, mungkin itu tisu basah," tulis salah seorang netizen di akun Twitternya, dilihat Minggu (29/12).  

Read more...

Minggu, 29 Desember 2019

0 komentar

Jiwasraya 3X Ganti Dirut saat Ada Gagal Bayar di 2018

Jakarta - Pada tahun 2018, pengisi jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami pergantian hingga tiga kali. Dari sebelumnya Hendrisman Rahim yang menjabat sebagai Dirut sejak 15 Januari 2008 hingga 19 Januari 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, RIni Soemarno beberapa kali merombak direksi perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Berdasarkan catatan detikcom, Hendrisman Rahim digantikan oleh Muhamad Zamkhani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut per tanggal 19 Januari 2018. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 18 Mei 2018, Rini menunjuk Asmawi Syam sebagai Dirut. http://dapatqq.vip/

Namun, selang lima bulan, tepatnya pada 5 November 2018, Kementerian BUMN menunjuk Hexana Tri Sasongko untuk menggantikan Asmawi dari jabatan Dirut Jiwasraya.
Mengingat perusahaan tengah dirundung gagal bayar polis sebesar Rp 802 miliar kala itu, juga keruhnya kinerja keuangan, wajarkah posisi Dirut diganti sampai tiga kali?

Menjawab pertanyaan itu, Pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto menilai bahwa pergantian direksi hingga tiga kali wajar saja.

"Jadi gonta-ganti direksi saya kira itu hal yang wajar saja. Karena masalah yang dialami Jiwasraya sedemikian rumit, dan besar sekali," kata Toto kepada detikcom, Minggu (29/12/2019).Bahkan, ia mengatakan, pergantian Dirut itu justru membongkar 'borok' kinerja dari pejabat sebelumnya.

"Justru mengungkap 'borok-boroknya'. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab ya pihak-pihak di 2008 sampai 2017. Sampai kemudian terjadi pergantian direksi," terang Toto.Namun, dalam hal ini Toto juga menyoroti kinerja pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah di periode 2008 sampai 2017 juga.

"Tapi mungkin tidak disalahkan sendiri, karena mungkin otoritas pengawasannya (OJK) termasuk Kementerian BUMN saat itu tidak terlalu kuat dalam proses pengawasan. Sehingga manipulasi-manipulasi yang dilakukan tidak terdeteksi," pungkas dia.
Read more...
0 komentar

Tiket Pesawat Mahal Bikin Bali Kebanjiran Mobil dari Luar Kota!

Badung - Menjelang libur Tahun Baru 2020 jumlah kendaraan masuk ke Bali mengalami peningkatan hingga 40%.

Berdasarkan pantauan detikcom, Minggu (29/12/2019), antrean kendaraan terjadi di beberapa jalur menuju kawasan wisata di Bali. Salah satunya seperti nampak di jalan Seminyak menuju kawasan Nusa Dua. Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung AA Ngurah Rai Yuda Darma, lonjakan kendaraan di Bali menjelang libur tahun baru terjadi karena tiket pesawat yang masih mahal. http://dapatqq.vip/

"Peningkatannya diperkirakan 40% yang diperkirakan disebabkan oleh jalan tol yang baru dan tiket pesawat masih mahal sehingga yang berlibur tahun baru ke Bali banyak membawa kendaraan pribadi," kata dia.Sedangkan dari arah yang berlawanan yakni dari arah Nusa Dua Menuju Denpasar masih terlihat lenggang.

Menurut data yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, kedatangan kendaraan ke Bali sampai Sabtu (28/12/2019) sudah mengalami peningkatan di beberapa titik pintu masuk.
Di Terminal Mengwi misalnya, jumlah pendatang yang masuk 22.694. Lalu di Pelabuhan Benoa 1.802, dari Pelabuhan Gili Manuk roda Empat atau lebih sebanyak 50.681 sedangkan roda Dua 19.845, kemudian jumlah kedatangan di Padang Bai kendaraan roda dua sebanyak 3.473 dan roda Empat atau lebih 4.670.  

Read more...

Sabtu, 28 Desember 2019

0 komentar

Rawan Kecelakaan, Ruas Jalan Pejagan-Purwokerto Dipasangi Pembatas

Brebes - Ruas jalan Pejagan-Purwokerto di Desa Karangbale Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, dipasang rambu pengaman jalan. Sebab ruas jalan ini, rawan kendaraan kecemplung karena lokasinya yang berdampingan dengan sungai.

Jalan di Desa Karangbale ini masuk dalam ruas Pejagan Purwokerto dan banyak dilalui kendaraan karena menghubungkan jalur utama dari Pantura ke wilayah selatan. Para pengguna jalan yang akan ke kota-kota di selatan Jawa dipastikan melewati jalur ini setelah keluar dari exit tol Pejagan, demikian pula sebaliknya. http://dapatqq.vip/

"Pemasangan rambu pembatas jalan ini penting untuk keselamatan pengguna jalan. Apalagi ini sedang musim libur Natal dan tahun Baru," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar), Budi Setiyadi yang menyaksikan langsung pemasangan rambu pembatas jalan tersebut, Sabtu (28/12/2019).

Budi menuturkan jalur ini berbahaya karena berbatasan cukup dekat dengan sungai. Jika tidak dipasangi pengaman, dikhawatirkan ada kendaraan yang nyemplung akibat sopir kelelahan atau mengantuk.

"Jalur ini berada persis sebelah sungai dan jaraknya sangat dekat. Cukup berbahaya. Memang saya lihat ada rambu pembatas jalannya tapi jumlahnya sudah sangat berkurang. Dari situ saya berpikir harus dipasangi lagi," jelasnya.
Budi berharap pemasangan rambu pembatas jalan di sepanjang jalur ini bisa mengurangi terjadinya kecelakaan. Minimal mengantisipasi kendaraan tidak nyempling masuk sungai karena tertahan oleh pengaman dan pembatas jalan.

"Dengan pembatas dan pengaman jalan, masyarakat pengguna jalan diharapkan bisa dengan lancar dan selamat sampai tujuan," pungkasnya. 

Read more...
0 komentar

Maluku Gempa Lagi, Kali Ini M 5,3

Maluku Tenggara Barat - Gempa dengan magnitudo 5,3 terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

Berdasarkan situs resmi BMKG, gempa itu terjadi pukul 19.08 WIB, Sabtu (28/12/2019) pada koordinat 6,48 LS-130,31 BT.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG. http://dapatqq.vip/

Gempa terjadi pada kedalaman 182 Km. Pusat gempa berada di 199 Km barat laut Maluku Tenggara Barat.

Belum ada informasi soal ada tidaknya kerusakan ataupun korban akibat gempa ini. Wilayah Maluku setidaknya sudah diguncang dua kali gempa hari ini. Gempa pertama bermagnitudo 3,2. Sementara gempa kedua bermagnitudo 5,0.  

Read more...
0 komentar

Mayat Ditemukan di Tol Kebomas, Polisi Temukan Kantung Berisi Rajah dan Akik 

Gresik - Penemuan mayat pria dengan leher terlilit tali tambang terkurap di selokan Tol Kebomas mengarah ke Tol Romokalisari, Surabaya, diselidiki. Diduga mayat tanpa identitas itu korban pembunuhan.

"Kita masih melakukan penyelidikan," kata Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Panji Pratistha Wijaya saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2019). Meski tidak menemukan identitas, namun polisi menemukan kantong kain warna hitam yang terikat di jari tengah, tangan kanan korban.

Di dalam kantong berisi 3 batu akik, 1 keris dengan sarung, 1 koin tiara dewata, 1 koin 20 sen Australia, 1 siung babi, 1 ikat patahan lidi dan 1 kertas bertuliskan rajah."Dari tangan kanan korban itu, kita temukan kantong kain yang isinya batu akik, ada koin, ada keris kecil terus ada tulisan rajah juga," tandasnya. http://dapatqq.vip/

Sesosok mayat pria dengan leher terlilit tali tambang ditemukan terkurap di selokan Tol Kebomas mengarah ke Tol Romokalisari.

Mayat tersebut ditemukan pertama kali seorang sopir bernama Suhari (60) warga Krembangan, Surabaya. Saat itu, saksi hendak buang air kecil di KM 16.400 mengarah Romokalisari. Dirinya kaget ada mayat tengkurap dengan luka robek di dahi dan leher terlilit tali tampar. Akhirnya dilaporkan petugas tol dan diteruskan ke polisi. 

Read more...
0 komentar

Gubernur Sulsel Tepis Isu Larangan Perayaan Natal di Bulukumba 

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menepis isu terkait adanya larangan perayaan Natal di Bulukumba, Sulsel. Nurdin mengaku belum mendapatkan laporan larangan ibadah Natal di wilayahnya.

"Nggak, nggak mungkin (ada larangan). Ah nggak, kita belum dapat laporan kita," ujar Nurdin kepada wartawan di Gereja Katedral Makassar, Jl Kajaolalido, Selasa (24/12/2019) malam. 


Read more...

Jumat, 27 Desember 2019

0 komentar

Divonis Rehab 1,5 Tahun, Nunung dan Suami Terlihat di Bandara Solo

Jakarta - Nunung dan Jan Sambiran divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan harus menjalani masa rehabilitasi selama 1,5 tahun. Namun ada yang melihat sosok mirip keduanya melakukan plesiran di Solo. http://dapatqq.vip/

Dalam sebuah video, wanita mirip Nunung terlihat sedang berjalan bersama pria seperti Jan Sambiran di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya berdua, mereka juga ditemani beberapa orang lainnya.

Pria mirip Jan Sambiran terlihat menenteng koper berwarna kuning. Berada di sampingnya, sosok mirip Nunung juga terlihat dari belakang.Seperti diketahui, Nunung dan Jan Sambiran ditangkap oleh polisi karena kepemilikan sabu. Mereka kemudian divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 November 2019 selama 1 tahun 6 bulan untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur.

Terhitung vonis tersebut, keduanya saat ini seharusnya masih menjalani masa penahanan. Pasalnya Nunung dan suami baru ditahan sejak 22 Juli 2019. 
 
Read more...
0 komentar

Eks Bos Jiwasraya Dicegah, Jaksa Mengusut Rugi Triliunan Rupiah 

Jakarta - Eks bos Jiwasraya dicegah Kejaksaan Agung (Kejagung) ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan demi pengusutan kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. http://dapatqq.vip/

Pencegahan dilakukan setelah Kejagung memastikan adanya praktik korupsi di perusahaan BUMN PT Jiwasraya. Dalam penyidikan awal, kejaksaan menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini, yaitu sekitar Rp 13,7 triliun. PT Jiwasraya diduga telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. 

Ada tiga mantan bos Jiwasraya yang dicegah ke luar negeri. Mereka adalah eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Direktur Pemasaran De Yong Adrian, dan eks Direktur Keuangan Hary Prasetyo.

Selain Hendrisman, Adrian dan Hary, ada juga 7 orang lainnya yang dicegah. Mereka adalah MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT, dan AS. Kejaksaan melarang mereka ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan.

"Kejaksaan telah terbitkan keputusan untuk mencegah 10 orang terkait perkara Jiwasraya mulai Kamis (26/12) malam untuk 6 bulan ke depan," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jamintel Jan S Maringka kepada detikcom, Jumat (27/12/2019).
Pencegahan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Jamintel Jan S Maringka mengatakan surat pencegahan telah dikirim ke Ditjen Imigrasi.

"10 orang itu kita ajukan pencegahan ke Imigrasi untuk kepentingan pemeriksaan," tutur Jan.
Rencananya, Kejagung mulai melakukan pemeriksaan ke 10 orang itu Senin (30/12) nanti. Namun, dia menegaskan hingga saat ini belum ada tersangka di kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang diduga merugikan negara sampai Rp 13,7 triliun.

"Rencananya pemeriksaan terhadap 10 orang itu Senin (30/12)," ujar Jan.  

Read more...
0 komentar

Riwayat Perawatan Mata Novel Baswedan Hingga Akhirnya Bisa Kembali Baca

Jakarta - Tim Bareskrim Polri dilaporkan sudah menangkap terduga pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Penyerangan yang terjadi pada 11 April 2017 ini membuat sang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalani serangkaian operasi karena cedera serius pada mata.

Operasi pertama dilakukan di Singapura pada mata kiri Novel 17 Agustus lalu. Saat itu saudara Novel, Taufik Baswedan, bercerita mata kiri jadi bagian tubuh yang terkena dampak paling parah akibat serangan air keras. http://dapatqq.vip/

Diketahui operasi yang dijalani Novel adalah prosedur osteo-odonto keratoprosthesis (OOKP). Dikutip dari British Dental Jurnal 2013, OOKP kadang disebut juga sebagai operasi pasang 'gigi di mata'. OOKP pertama kali dideskripsikan oleh Professor Benedetto Strampelli dari Roma tahun 1963 sebagai cara untuk membuat struktur pendukung lensa buatan dengan menggunakan gigi pasien sendiri.

Menurut laporan operasi OOKP hingga saat ini masih menjadi teknik yang sulit dilakukan dan membutuhkan keahlian khusus. Hal ini diakui oleh ahli kesehatan mata dr Zeiras Eka Djamal, SpM, dari Jakarta Eye Center (JEC).

"Itu tekniknya sangat spesialistik," kata dr Zeiras.

Usai operasi perkembangan kondisi mata Novel terus membaik meski tidak bisa pulih sempurna. Mata kanannya bisa membaca dengan bantuan kacamata sedangkan mata kirinya jadi tumpuan melihat meski dengan sudut pandang sempit.

"Bila kondisi baik, mata kiri menjadi tumpuan penglihatan karena dapat digunakan untuk membaca dengan bantuan lensa kacamata (plus) 4, namun dengan sudut pandang penglihatan yang sempit," tulis akun resmi KPK di Twitter pada 7 November 2019 lalu meluruskan isu miring kondisi mata Novel Baswedan.

"Hingga saat ini, Novel masih terus menerus melakukan pengobatan untuk penyembuhan mata kiri baik di Jakarta maupun Singapura," lanjutnya.

Read more...

Senin, 23 Desember 2019

0 komentar

Ambruknya Jembatan Utan Kemayoran Sebelum Difungsikan 

Jakarta - Jembatan di Utan Kota Kemayoran ambruk. Padahal, jembatan ini belum difungsikan.

Peristiwa ambruknya jembatan yang berada di Utan Kota Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb Blok D-2, Kemayoran, Jakarta Pusat, terjadi pada Minggu (22/12). Jembatan itu masuk ke danau yang tepat berada di bawahnya. http://dapatqq.vip/

Sehari usai jembatan ambruk, Senin (23/12/2019), kawasan Utan Kayu Kemayoran ditutup untuk proses sterilisasi. Pintu masuk ke kawasan Utan Kayu Kemayoran ditutup untuk umum.

Direktur perencanaan dan pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Riski Renando memastikan lokasi wisata dan edukasi Utan Kota Kemayoran secara umum aman dikunjungi. Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kontraktor dan melakukan investigasi.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pihak di situ juga dengan para kontraktor, para konsultan pengawas dengan perencana. Kami melakukan investigasi juga tadi supaya kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kami yakinkan masyarakat umum itu akan aman melakukan kegiatan di situ," katanya di kantor Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Jalan Merpati, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Peristiwa ambruknya jembatan lengkung itu sangat disayangkan pihak PPK Kemayoran. Namun, Riski mengaku belum tahu kapan Utan Taman Kota Kemayoran akan kembali dibuka untuk umum.

"Belum, belum bisa saya pastikan," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta turut angkat bicara soal ambruknya jembatan itu. Menurut Pemprov DKI, proyek itu merupakan tanggung jawab PPK Kemayoran yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. http://dapatqq.vip/

"Saya terus terang saja belum melihat. Tetapi laporan dari teman-teman bahwa itu bukan merupakan pekerjaan Pemprov DKI Jakarta. Itu pekerjaan PPK Kemayoran," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.
Saefullah enggan banyak berkomentar soal proyek tersebut. Dia berharap masalah tersebut segera diatasi.

"Ya kita berharap segeralah diatasi," ujarnya.

Polisi sudah melakukan penyelidikan terkait ambruknya jembatan di Utan Kemayoran. Ada dua saksi sudah diperiksa terkait peristiwa tersebut.
"Sementara diduga roboh karena tiang seling penyangga jembatan terlepas dari tanah. Saat ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Utara, sedang lakukan penyelidikan mengenai sebab terjadinya insiden ini," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan dua saksi itu diperiksa terkait konstruksi jembatan. Mereka yang diperiksa berasal dari pengawasan pekerjaan dan perencanaan pembangunan.

"Kemudian saat ini sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan konstruksi tersebut. Sementara dua orang saksi yang sudah diperiksa dari pengawasan pekerjaan dan perencanaan pembangunan," ujarnya.
Menurut Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang membawahi PPK Kemayoran, jembatan yang ambruk itu belum difungsikan. Pengerjaan jembatan itu dinilai bisa saja dihentikan karena kontraktornya juga belum dibayar.

"Itu belum selesai memang (pekerjaannya). Belum difungsikan. Belum dibayar juga itu," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama.

Setya mengatakan pengerjaan jembatan bisa saja diulang. Namun, dia enggan menyebut siapa kontraktor proyek tersebut.

"Bisa dikerjakan ulang atau dihentikan, dia (kontraktor) membayar kembali ke negara," ujar Setya.  

Read more...
0 komentar

DPRD Tolak Hibah Bamus-Kodam Masuk APBD, Ini Alasannya 

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan agar hibah untuk Kodam Jaya dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi masuk dalam APBD. Namun, DPRD menolak karena usulan tidak dibahas dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pemprov DKI Jakarta menyebut usulan hibah dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) Raperda APBD setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hibah untuk Kodam Jaya senilai Rp 55,2 miliar, sedangkan hibah Bamus Betawi sebesar Rp 6 miliar. http://dapatqq.vip/

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memastikan ada- tidaknya pembahasan itu di Komisi A, maupun komisi yang lain. Prasetio bertanya kepada Ketua Komisi A Mujiyono soal ada-tidaknya pembahasan dana hibah Bamus.  

"Saat pembahasan Komisi A, apakah ini termasuk dibahas di Komisi A?" kata Prasetio saat rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019)."Tidak ada ketua. Tidak ada pembahasan dana hibah di Komis A. Kalau dana partai ada," kata Mujiyono.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan pernah mengusulkan sebelum rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, ditunda dan tidak dibahas lagi.

"Terkait Bamus, sudah masuk sebelum KUA-PPAS ditanda tangani. Saat itu saya sampaikan dua tambahan hibah, Forum Komunikasi Umat Beragama satu, dua Bamus. FKUB setuju, Bamus Pak Ketua (Prasetio) sampaikan tunda dulu. Setelah itu tidak dilanjutkan. Saat inilah kita minta," ucap Edi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) menyebut kasus ini menjadi pelajaran. Sehingga tidak lagi muncul usulan yang belum dibahas. "Kenapa muncul di sini, supaya sengaja dimunculkan oleh pembuat ini menjadi bahan diskusi dan pembelajaran kita semua. Yang penting pembelajar agar tidak diulang," ucap Saefullah.  

Read more...

Minggu, 22 Desember 2019

0 komentar

Pesan di Balik Pose 'Reuni' Jokowi-Ahok

Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kilang minyak di Tuban, Jawa Timur menjadi momen reuni dengan mantan partnernya saat memimpin ibu kota, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ada pesan terselip untuk Ahok yang kini menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Pertamina itu.  http://dapatqq.vip/

Pertemuan itu berlangsung saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019). Jokowi meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Kawasan TPPI tersebut akan dikembangkan menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Saat itu Jokowi didampingi oleh sederet pejabat. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain itu hadir pula Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Direktur PT TPPI Yulian Dekrie dan Direktur Utama PT Tuban Petro Sukriyanto.Di tengah peninjauan itu, rupanya Jokowi dan Ahok sempat berbincang 4 mata. Momen itu pun diunggah Ahok di Instagram miliknya. Keduanya sama-sama berkemeja putih dan memakai helm sementara Ahok juga memakai kemeja Pertamina.

Dalam unggahan tersebut, Ahok mengungkap pesan dari Jokowi. Pesan itu terkait pengembangan kawasan TPPI.

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," tulis Ahok.
Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pertemuan itu menjadi tantangan untuk Ahok dan jajaran Pertamina. Arahan Jokowi soal penuntasan kilang TPPI tentu harus jadi perhatian.

"Tentu pertemuan ini merupakan tantangan (challange) bagi Ahok untuk dan jajaran Pertamina untuk menuntaskan TPPI sebagai pusat industri petrokimia nasional yang akan menghasilkan produk turunan petrokimia dan bahan bakar minyak (BBM) agar lebih produktif," kata Ace saat dihubungi, Minggu (22/12/2019).
"Tinggal dibuktikan sama Ahok apakah arahan Presiden Jokowi ini bisa dilakukan dengan tuntas sama Pertamina," sambungnya.Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, meyakini tak ada yang istimewa dalam pertemuan Jokowi dan Ahok. Pun hubungan keduanya, kata dia, dibingkai dalam profesionalisme dan tekad memajukan bangsa.

"Hubungan-hubungan pribadi penting. Namun tetap harus dibingkai dalam kerangka peningkatan profesionalisme dan tekad kuat memajukan kehidupan bangsa," ujarnya.
Menurut Hendrawan, momen Jokowi meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Tuban, itu justru menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap Pertamina. Jokowi, kata dia, menaruh harapan besar terhadap BUMN tersebut.

"Bagus. Pertamina telah mengakuisisi induk usaha TPPI. Industri petrokimia dan turunannya sangat penting untuk masa depan daya saing industri nasional. Jadi itu bentuk komitmen dan dukungan pemerintah kepada jajaran Pertamina bahwa negara berharap banyak dari kiprah salah satu BUMN terbesar di tanah air ini. Bila Pertamina beres, akan menjadi percontohan akbar tentang menjamin BUMN yang selama ini dianggap penuh persekongkolan dan tidak efisien," tutur Hendrawan.  

Read more...
0 komentar

Muncul Ojol Rusia di RI, Menhub: Makin Banyak Makin Baik

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara terkait munculnya Maxim, ojek online dari Rusia. Operator ojek online itu menjadi pesaing baru Gojek dan Grab di pasar transportasi online tanah air. http://dapatqq.vip/

Budi Karya sendiri tidak mempermasalahkan kemunculan Maxim. Menurutnya, semakin banyak persaingan semakin baik asalkan semua operator ojek online bisa bersaing dengan sehat.

"Kalau menurut saya makin banyak operator makin baik ya. Tapi kita juga tidak mau operator itu saling bunuh dengan satu tarif yang sesuka hati, karena itu justru akan bumerang," kata Budi Karya di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (22/12/2019). Namun begitu, Budi menjelaskan pihaknya akan membatasi jumlah pengemudi.

"Ya tentu kita akan batasi, yang penting nanti ada suatu equilibrium tertentu jumlah yang beredar itu nanti dibatasi," ujar dia. Perlu diketahui, kemunculan Maxim mendapat protes dari kompetitornya. Pengemudi Gojek dan Grab pernah mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta untuk meminta agar ojol asal Rusia itu diblokir. 

 

Read more...
0 komentar

1 Prajurit Filipina Gugur Saat Bebaskan 2 WNI Sandera Abu Sayyaf 

Jakarta - Operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf menelan korban. Seorang prajurit Filipina gugur dalam kontak senjata.

Informasi itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2019). Dua WNI yang dibebaskan berinisial SM dan ML. Sementara itu, masih ada 1 WNI lain yang sedang diupayakan pembebasannya yaitu MF. Pembebasan dua WNI ini berhasil berkat kerja sama pemerintah RI dan Filipina. Keduanya dibebaskan lewat kontak senjata pagi tadi.

"Pemerintah RI menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dengan Pemerintah Filipina sekaligus mengucapkan duka cita atas gugurnya satu prajurit Filipina dalam operasi pembebasan tersebut," kata Kemlu RI. http://dapatqq.vip/

Sebelumnya diberitakan, Kelompok Abu Sayyaf yang menculik tiga nelayan asal Indonesia (WNI) dari perairan dekat Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dan membawa mereka ke Filipina, meminta uang tebusan sebesar 30 juta Peso (Rp 8,3 miliar) untuk pembebasan mereka. Ketiga WNI itu diketahui telah disandera sejak September lalu. 

Seperti dilansir media Malaysia, The Star, Jumat (22/11/2019), permintaan tebusan itu disampaikan dalam rekaman video yang menampilkan ketiga WNI, yang dirilis via Facebook pada Sabtu (16/11).

Dilaporkan bahwa ketiga WNI dibawa ke gugusan Kepulauan Tawi-Tawi di Filipina bagian selatan dan kemudian ke Jolo, yang diketahui merupakan markas Abu Sayyaf. Sejumlah sumber keamanan Filipina menyebut pria bersenjata yang menculik ketiga WNI itu bekerja untuk penculik bagi kelompok Abu Sayyaf, Salip Mura. Menurut sumber-sumber itu, kelompok itu berkeliaran di area perbatasan laut selama berbulan-bulan untuk mencari sasaran untuk diculik. 

Read more...

Sabtu, 21 Desember 2019

0 komentar

Polisi Tangkap 5 Penyerang Anggota Brimob di Yahukimo Papua 

Jayapura - Lima orang yang diduga terlibat dalam berbagai insiden, termasuk penyerangan terhadap anggota Brimob, ditangkap. Mereka ditahan di Mapolres Yahukimo, Papua.

"Memang benar, saat ini sudah lima orang yang ditangkap dan ditahan serta diperiksa penyidik untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan mereka," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw seperti dikutip dari Antara, Sabtu (21/12/2019).

Kelimanya ditangkap karena diduga sebagai pemicu hingga terjadi insiden di Dekai yang menewaskan anggota Brimob asal Polda Riau. http://dapatqq.vip/

Irjen Paulus mengatakan Polda Papua sudah mengirim tim untuk membantu pemulihan di wilayah itu, dipimpin Wadir Lantas AKBP Ade Jahya, yang juga mantan Kapolres Yahukimo.

Selain itu, Polda Papua mengirim penyidik membantu Reskrim Polres Yahukimo dalam menangani kasus yang terjadi di wilayahnya.
"Secara keseluruhan situasi sudah relatif kondusif, dan tidak ada penambahan pasukan karena personel yang ada dirasakan sudah mencukupi, apalagi dibantu TNI," sambungnya.

Irjen Paulus berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi kekerasan 

Read more...

Jumat, 20 Desember 2019

0 komentar

FPI Nilai SKT Tidak Berguna: Kami Tak Pernah Minta Bantuan Pemerintah

Jakarta - Proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga tuntas. FPI kini mengaku malas mengurus perpanjangan SKT mereka karena merasa SKT tak ada gunanya.

"FPI tidak perlu memperpanjang rekomendasi, bahkan malas memperpanjang rekomendasi. Toh, nggak ada gunanya," ujar Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis di Jl Masjid 1, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).

Sobri merasa tidak ada gunanya bagi FPI terdaftar di Kemendagri. Menurutnya, FPI tidak pernah meminta bantuan kepada pemerintah.

"Terdaftar tidak berguna buat FPI, karena FPI tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah. FPI jalan sendiri tanpa mesti mendaftar," tuturnya. http://dapatqq.vip/

Sebelumnya, FPI telah mengajukan syarat-syarat perpanjangan SKT. Namun proses perpanjangan SKT itu belum juga tuntas dan SKT belum diterbitkan. Kementerian Agama sudah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan SKT FPI ke Kemendagri. Alasannya, FPI sudah berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. 

Berbagai persyaratan yang telah dipenuhi FPI di antaranya dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masih ada permasalahan dalam AD/ART FPI. Tito menyoroti khilafah islamiyah yang ada dalam AD/ART FPI. 

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," ucap Tito.

FPI pun sudah menjelaskan soal khilafah islamiyah yang disoroti Tito. Menurut FPI, persoalan khilafah islamiyah itu sudah dijelaskan terang benderang.  

Read more...

Kamis, 19 Desember 2019

0 komentar

DKI Tampilkan Christmas Carol, Anies: Kami Dorong Persatuan-Kesetaraan 

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Christmas Carol di Kawasan Sudirman-Thamrin untuk memberikan kesempatan umat Nasrani merayakan Natal. Dia mengatakan ruang paduan suara lagu Natal untuk mendorong persatuan.

"Dahulu bertakbiran keliling tidak boleh, sekarang kita berikan kesempatan untuk bertakbiran keliling. Ketika menjelang perayaan Natal bagi umat Nasrani, maka kita berikan juga bagi umat Nasrani untuk menyambut peringatan hari Natal. Jadi ini bagian dari kita mendorong agar di Jakarta perasan kesetaraan, perasaan kebersamaan, perasaan kebersatuan," kata Anies di Trotoar Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019). http://dapatqq.vip/

Melalui Christmas Carol ini Anies ingin menyampaikan pesan kepada umat Nasrani kalau Jakarta adalah kota milik bersama. Setiap umat punya kesempatan yang sama merayakan hari raya di Jakarta."Ini adalah kota kita. Ini adalah negara kita bersama yang kita cintai bersama yang kita rawat bersama, kita bangun persatuan bersama dan kita punya kesempatan yang sama. Semoga kedamaian selalu bersama kita," ucap Anies.Anies sempat mengunjungi Christmas Carol di kawasan Bundaran HI. Dia juga berencana menyambangi setiap lokasi Christmas Carol.

"Saya naik sepeda karena saya mau keliling mampir. Ini kan yang tampil beda-beda ya. Jadi saya ingin menyapa semua, saya ingin mampir jadinya saya pakai sepeda biar gampang," kata Anies. Dia pun mengatakan kunjungannya ke lokasi Christmas Carol dengan sepeda untuk mengampanyekan kegiatan bersepeda sebagai alat transportasi."Karena itu, tidak perlu pakai baju khusus, tidak perlu pakai sepatu khusus. Yang penting ada sepeda lalu jalan. Makanya saya pakai batik naik sepeda," ucap Anies. 

Read more...
0 komentar

Seruan Damai untuk Gubernur Sumut dan Bupati Tapteng 

Medan - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi terlibat perseteruan dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani. Seruan damai pun datang dari berbagai pihak untuk kedua tokoh itu.

Perseteruan ini berawal dari ucapan Edy soal kemiskinan di Tapteng. Dia menyebut Bakhtiar tak sayang rakyat sehingga terjadi kemiskinan.

Ucapan Edy itu kemudian dibalas oleh Bakhtiar dengan meminta Edy bicara menggunakan data bukan sentimen serta tak cuma marah-marah, namun memberi solusi. Edy pun menjelaskan kalau dirinya tak punya konflik dengan Bakhtiar, namun dirinya menyebut Bakhtiar tak pernah datang kalau dipanggil olehnya. Ucapan Edy itu dijawab Bakhtiar yang menganggap undangan Edy bukan bersifat pribadi serta hanya seremonial.

Perseteruan itu pun menjadi sorotan. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, meminta keduanya duduk bersama.

"Duduk bersamalah Gubernur sama Bupati. Ini kan semuanya kepentingan untuk masyarakat, untuk pembangunan, antara Gubernur dan Bupati kan mereka harus sinkron," kata Baskami saat dihubungi, Rabu (18/12).

Saran agar keduanya duduk bersama juga disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Martin Manurung. Dia mengingatkan Edy dan Bakhtiar agar menyadari peran dan fungsi masing-masing di daerah yang dipimpin. http://dapatqq.vip/

"Harus menyadari peran, tugas dan fungsi masing-masing. Setelah itu baru duduk bersama," ujar Martin yang berasal dari Dapil II Sumut.

Sebagai informasi, NasDem merupakan salah satu parpol pengusung Edy di Pilgub Sumut 2018 yang berpasangan dengan Musa Rajeksah (Ijeck). Sementara Bakhtiar menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Tapteng.
Martin menilai Edy sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus mengkoordinir para bupati/wali kota untuk mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama. Ketua DPP NasDem ini menilai sinergi antara provinsi dan kabupaten dibutuhkan dalam melaksanakan program untuk mengatasi masalah kemiskinan.

"Menurut saya, kemiskinan masih menjadi persoalan di semua wilayah. Untuk mengatasinya diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," kata Martin.

Selain itu, Partai NasDem Sumut mengaku akan menjembatani pertemuan antara Edy dan Bakhtiar. Pertemuan itu digelar untuk mengakhiri ketegangan di antara keduanya.

"Saya sudah WhatsApp Pak Edy dan Bang Bakhtiar, ini hanyalah missed komunikasi. Kami akan coba menjembatani pertemuan mereka," kata Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar saat dihubungi, Kamis (19/12/2019).
Iskandar sudah meminta kedua pimpinan daerah menghentikan saling sahut pernyataan negatif. Menurut Iskandar, Edy, dan Bakhtiar sama-sama orang baik.

"Kalau ada ribut begini yang bingung kan masyarakat, harusnya keduanya berkoordinasi untuk pembangunan daerah," ujarnya.

Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) juga angkat bicara terkait kisruh Edy dengan Bakhtiar, salah satunya Himpunan Kerukunan Kekeluargaan Barus (Hikkbar). Keduanya diharap saling membantu demi masyarakat.
"Kalaulah Pak Edy merasa rakyat Tapteng ini adalah bagian darinya, seharusnya ikut membantu. Jika ada kekurangan, harus saling menutupi. Bukan pangkat dan jabatan yang membuat kita besar atau kecil, tapi pengabdianlah yang membuat hidup kita saling berarti," kata Penasihat Hikkbar Jamaluddin Pohan.

Bakhtiar pun menyatakan siap bertemu Edy. Dia mengatakan siap kapan saja jika diajak bertemu membahas pembangunan di Tapteng ataupun bersilaturahmi.

"Jadi kami pastikan kalau Pak Gubernur manggil kami, terkait pembangunan di Tapanuli Tengah atau terkait silaturahim Pak Gubernur memanggil kami, kami pastikan kami hadir," ujar Bakhtiar.

"Nanti kita lihat waktu. Ini kan menyambut Natal dan Tahun Baru, saya masih di lapangan terus, di masyarakat terus," kata Bakhtiar.  


Read more...

Rabu, 18 Desember 2019

0 komentar

Periksa Wagub Maluku, KPK Telusuri Aliran Duit di Kasus Suap Proyek PUPR

Jakarta - KPK memeriksa Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Lewat Barnabas, KPK menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran duit dari tersangka Hong Arta John Alfred. http://dapatqq.vip/

"Penyidik mengembangkan dari fakta-fakta yang ditemui pada pemeriksaan pemberi suap. Selain memberi kepada anggota DPR juga ada dugaan diberikan pemberian kepada beberapa penyelenggara negara termasuk penyelenggara negara di Maluku," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Barnabas diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Bupati Maluku Barat Daya. Usai diperiksa, Barnabas membantah menerima aliran duit dari Hong Arta."Tadi tanya soal uang, saya bilang tidak ada (penerimaan uang)," kata Barnabas. http://dapatqq.vip/

Dia mengatakan penyidik juga menanyakan soal hubungannya dengan Hong Arta. Barnabas menyebut proyek Kementerian PUPR yang menjerat Hong Arta itu tidak dikerjakan di Maluku Barat Daya.

"Jadi pekerjaan itu di balai itu tidak di Maluku Barat Daya," sebutnya.
Kasus dugaan suap proyek Kementerian PUPR ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2016. Saat itu, KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang masih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Damayanti saat itu diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek jalan yang ditangani Kementerian PUPR. Kasus ini terus dikembangkan KPK hingga kini total sudah ada 12 orang yang terlibat, termasuk yang teranyar Hong Arta.
Hong Arta merupakan Direktur dan Komisaris PT SR (PT Sharleen Raya JECO Group). Dia diduga memberi suap kepada eks Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah IX Amran Mustary dan Damayanti. KPK menduga Hong Arta memberi suap Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar kepada Amran. Dia juga diduga memberi suap serta Rp 1 miliar kepada Damayanti. Suap kepada Amran dan Damayanti itu diduga diberikan secara bertahap pada 2015.  

Read more...
0 komentar

Polda Metro Larang Ormas Lakukan Sweeping Saat Perayaan Natal 

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) untuk tidak melakukan aksi sweeping saat perayaan natal. Polisi mengimbau agar masyarakat menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama. http://dapatqq.vip/

"Bagi siapa saja yang melakukan sweeping bakal dilakukan tindakan tegas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/12/2019).

Di sisi lain, polisi juga menggandeng ormas dalam melakukan pengamanan natal ini. Beberapa ormas akan menjaga gereja-gereja saat umat nasrani melaksanakan ibadah misa.

"Teman-teman ormas menyatakan akan membantu aparat menjaga toleransi beragama. Ada beberapa ormas bahkan mengerahkan kekuatan menjaga gereja, ada juga yang ikut berpatroli dengan aparat," imbuh Yusri.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan natal tersebut. Total ada 8.196 personel yang akan mengamankan natal dan tahun baru.
Polda Metro Jaya juga menyiapkan 95 Posko Pengamanan (Pospam) yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Selain gereja, polisi juga akan mengamankan tempat wisata hingga mal dan pusat keramaian lainnya.

"Untuk mengamankan 1.558 gereja dan 1.360 tempat yang dianggap berkumpulnya masyarakat baik tempat wisata maupun perayaan tahun baru," jelas Yusri.
Lebih lanjut, Yusri menyebutkan pihaknya meningkatkan kewaspadaan menjelang natal dan tahun baru ini. Salah satunya antisipasi terorisme dengan mengedepankan intelijen dan Satgas Antiteror Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya deteksi dini.

"Mudah-mudahan pergantian tahun berjalan dengan baik tanpa gangguan, termasuk di dalamnya masalah petasan. Walaupun kita sudah mapping daerah yang ada petasan, tapi selama itu ada izin sesuai aturan itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada aturan kita tindak," tandas Yusri. 

Read more...
0 komentar

Pemberontakan OSO yang Awalnya Diplot Wiranto Jadi Ketum Boneka

Jakarta - Perseteruan antara Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) soal penguasaan Partai Hanura kian memanas. Wiranto buka-bukaan awalnya dia ingin menjadikan OSO ibarat 'ketum boneka', namun OSO memberontak merebut partai yang didirikan oleh Ketua Wantimpres itu.

Panasnya Wiranto vs OSO ini berawal saat loyalis OSO mendesak agar Wiranto mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Hanura usai terpilih sebagai wantimpres. Awalnya Wiranto menolak sebab larangan wantimpres menjabat di partai hanya berlaku untuk pengurus harian. http://dapatqq.vip/

Namun hari ini, Rabu (18/12/2019), Wiranto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Wanbin Hanura. Ia hanya menegaskan, dirinya bukan dipecat dari partai sendiri, namun memutuskan mundur dari dari Ketua Wanbin.

Tak hanya itu, Wiranto juga meminta OSO mematuhi pakta integritas yang dibuat sebelum ia terpilih sebagai ketum. Eks Menko Polhukam itu mendesak OSO mundur dari Ketum karena OSO gagal memenangkan Hanura untuk lolos ambang batas parlemen di Pileg 2019 kemarin."Beliau hanya menjabat sebagai ketum janjinya waktu itu hanya sampe 2019, Subgayo (Subagyo HS) ada (jadi saksi)," ungkap Wiranto dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Dia membuka pakta integritas yang diteken oleh OSO sebelum mendapat mandat sebagai ketum Hanura menggantikan Wiranto. Saat itu pada 2016, Wiranto tak bisa menjabat lagi sebagai ketum karena ditunjuk sebagai Menko Polhukam di periode pertama Presiden Joko Widodo.

"Juga ingin tunduk kepada AD/RT, akan menjaga soliditas partai, akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," sebut pendiri Hanura itu.

Mengingat OSO tak mampu menambah suara Hanura di DPR, bahkan periode ini Hanura tak bisa masuk parlemen, Wiranto memintanya untuk memenuhi komitmen dalam pakta integritas. Pakta integritas itu telah ditandatangani OSO sebelum dia menjadi Ketum Hanura. Tanda tangan itu dibubuhkan OSO di atas meterai. Saksi pakta integritas itu adalah Subagyo HS dan Chairuddin Ismail.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai ketum Hanura," tutur Wiranto.
"Nah komitmen itu dituangkan di dalam namanya pakta integritas, jadi bukan ngarang ya, dasarnya komitmen secara formal dikukuh dalam pakta integritas yang beliau juga tanda tangan, dua saksi tanda tangan Pak Subgyo HS dan Pak Chairuddin Ismail," imbuhnya.

Wiranto dikatakannya sudah menyurati OSO untuk mendapatkan klarifikasi perihal pelaksanaan pakta integritas itu. Namun respons OSO tak sesuai harapan Wiranto. 

Read more...

Selasa, 17 Desember 2019

0 komentar

Buka Munas Hanura, OSO Singgung Ada Pengkhianat Partai 

Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura digelar malam ini. Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bicara soal pengkhianat partai.

"Partai kita diterjang badai politik yang begitu dahsyat. Badai yang dibangun oleh orang yang pernah dibesarkan Partai Hanura. Pengkhianat partai itu gagal, mereka pindah ke partai lain," kata OSO dalam pidatonya di pembukaan Munas III, di Hotel Sultan, Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (17/12/2019). http://dapatqq.vip/

Dia bersyukur meskipun Hanura diterjang badai, namun partainya masih dipercaya oleh rakyat dengan memiliki anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Kita juga berhasil mengantarkan Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Itu semua adalah prestasi kita bersama," ujar dia.

Selain itu, OSO juga menyinggung soal tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dirinya duduk di Dewan Pertimbangan Presiden. Bagi OSO, tawaran itu sebagai bentuk Jokowi tidak pernah meninggalkan Hanura.
"Saya berterima kasih kepada Presiden yang telah menawarkan saya duduk di Dewan Pertimbangan. Itu menandakan Presiden Jokowi tidak pernah meninggalkan kita. Tapi saya lebih memilih bersama saudara-saudara saya para kader. Saya merasa tidak bermoral jika hanya karena sebuah jabatan saya harus meninggalkan amanah yang saudara-saudara berikan," ujar OSO.

Kepada para anggota DPRD dari Hanura, OSO berpesan agar terus menjaga komitmen dan loyalitas kepada partai, melaksanakan instruksi dan garis politik yang ditetapkan partai, menjadikan jabatan sebagai ruang pengabdian bukan kesombongan, serta selalu berada pada Hati Nurani Rakyat.  

Read more...
0 komentar

Ironi Wiranto: Masuk Lingkaran Jokowi, Ditendang Partai Sendiri 

Jakarta - Eks Menko Polhukam Wiranto kembali masuk ke lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ironisnya, posisi itu membuat Wiranto malah ditendang partai sendiri.

Purnatugas sebagai menko, Wiranto kembali ke lingkaran Jokowi setelah dipercaya memimpin Dewan Pertimbangan Presiden. Dia dilantik pada Jumat (13/12/2019).

"Memang tidak mudah, tidak mudah untuk memberikan pertimbangan kepada presiden yang instrumen sangat lengkap. Tetapi 3,5 tahun ini saya terus mengikuti beliau. Paling tidak saya paham obsesi kenegarawanan beliau tentang negeri ini, saya juga sudah paham," kata Wiranto.

Jabatan itu membuat Wiranto didesak mundur dari partainya. Adalah Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir yang menyatakan Wiranto harus keluar dari partai setelah menjabat Wantimpres. Rujukannya adalah UU No 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. http://dapatqq.vip/

Bagi Wiranto, dia tak harus mundur dari Hanura. Ini pertimbangan Wiranto.
"Yang dilarang dalam undang-undang itu jika menjabat sebagai ketua umum atau sebutan lain atau menjadi anggota badan pengurus harian. Selain itu, diizinkan," kata Wiranto setelah menjalani serah-terima jabatan Wantimpres 2015-2019 kepada 2019-2024, seperti dilansir Antara, Senin (16/12). 

Atas pernyataan Wiranto yang merasa tak perlu mengundurkan diri dari posisi Ketua Dewan Pembina Hanura setelah menjadi Ketua Wantimpres, Inas melontarkan kritik.

"Ketika Wiranto dikasih shock therapy dengan memaksa dia untuk mundur dari Ketua Dewan Pembina partai Hanura, maka egonya pun meledak, di mana dia tidak mau dipaksa mundur dengan alasan tidak wajib dalam undang-undang," ungkap Inas kepada wartawan, Selasa (17/12).
Inas lalu menyinggung soal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura. Menurutnya, sebenarnya tak ada posisi Ketua Dewan Pembina di partai yang kini dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) itu. http://dapatqq.vip/

"Dalam AD/ART Partai Hanura sebenarnya tidak mengenal adanya Ketua Dewan Pembina. Tetapi, demi menghargai Wiranto sebagai pendiri Partai Hanura, maka DPP Hanura mencantumkan namanya dalam SK Kemenkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 sebagai Ketua Dewan Pembina," jelas Inas.

Nama Wiranto tampaknya akan dicoret dari posisi Ketua Dewan Pembina Hanura dalam kepengurusan mendatang. Diketahui, Hanura akan menggelar musyawarah nasional dalam waktu dekat untuk membentuk pengurus baru.

"Tapi, menjelang Munas III, Hanura yang akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 17 Desember sampai 19 Desember 2019, DPP sudah mengajukan dan mendapatkan SK Kemenkum HAM yang terbaru, di mana nama Wiranto sudah tidak ada lagi," ucap Inas.  

Read more...

Senin, 16 Desember 2019

0 komentar

Kacau! Ada Laporan Dana CSR Garuda Indonesia Disalahgunakan

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima laporan dugaan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman pada kasus ini. http://dapatqq.vip/

"Ini kita lagi tanya juga temen-temen Garuda apakah benar ada dana CSR yang ditujukan asosiasi awak kabin untuk proses pemilihan pimpinan atau apa," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Dia mengatakan, dalam dugaan penyalahgunan dana CSR ini ada bukti transfer Rp 50 juta. Menurut Arya, dana CSR harusnya disalurkan ke masyarakat bukan di lingkup internal.

"Ada bukti Rp 50 juta, kita tanya juga Garuda kenapa bisa seperti itu. Dana CSR kan keluar, bukan internal, kenapa dipakai di dalam," ungkapnya. Terkait hal ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi. Arya bilang, peristiwa ini menjadi pemicu bagi kementerian untuk membuat sistem yang benar penyaluran CSR.

"Ini evaluasi, kita lagi evaluasi PKBL dan CSR BUMN membuat kita secepatnya membuat sistem, sehingga tahu dana PKBL benar-benar diberikan orang yang tepat," tutupnya. 

Read more...
0 komentar

KPK Tetapkan Eks Sekretaris Mahkamah Agung Tersangka Suap-Gratifikasi Rp 46 M

Jakarta - KPK menetapkan Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) sebagai tersangka penerimaan suap dan gratifikasi. Total uang yang diduga diterima Nurhadi sekitar Rp 46 miliar. http://dapatqq.vip/

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015-2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Nurhadi tercatat menjabat sebagai Sekretaris MA pada kurun 2011-2016.

Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain yaitu Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto. Rezky disebut sebagai menantu dari Nurhadi, sedangkan Hiendra adalah Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT).

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hiendra sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kerja."Sehingga, secara keseluruhan diduga NHD (Nurhadi) melalui RHE (Rezky Herbiyono) telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/gratifikasi dengan total Rp 46 miliar," kata Saut.  

Read more...