Pages

Banner 468 x 60px

 

Jumat, 29 November 2019

0 komentar

Pro-Bamsoet Kritik Syarat Dukungan Caketum Golkar: Airlangga Mendadak Amnesia

Jakarta - Fungsionaris Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengkritik syarat untuk menjadi calon ketua umum (caketum) Golkar, di mana harus mengantongi surat dukungan minimal 30 persen suara dari DPD tingkat I dan II. Wahab menyebut Ketum Golkar Airlangga Hartarto mendadak amnesia.

"Pernyataan Airlangga Hartarto di beberapa media yang mensyaratkan dukungan 30 persen secara administrasi untuk menjadi syarat sah sebagai caketum Partai Golkar, dalam bentuk surat dukungan dari DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris merupakan pernyataan yang kurang teliti dan ahistoris," kata Wahab dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019). 

Wahab menyebut Airlangga amnesia karena pada saat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2016, dukungan 30 persen didapat melalui pemungutan suara atau voting. Diketahui, pada Munas 2016 Airlangga hanya mendapatkan 14 suara, sehingga tidak memenuhi lolos sebagai caketum.

"Airlangga mendadak amnesia. Pada saat dirinya maju menjadi caketum Partai Golkar pada Munaslub di Bali tahun 2016 bahwa syarat 30 persen dukungan dalam bentuk pemilihan atau pemungutan (voting), bukan dalam bentuk dukungan surat administrasi," jelasnya.

Mengenai syarat dukungan 30 persen itu memang tertuang dalam AD/ART Golkar Pasal 12. Wahab menilai Airlangga salah menafsirkan pasal tersebut.www.dapatkiu.me

"Bisa saja Airlangga membaca AD/ART Partai Golkar dalam kondisi ngantuk berat, sehingga menafsirkan pasal dalam konstitusi Partai Golkar secara serampangan," jelasnya.

Read more...
0 komentar

Pro-Airlangga ke Pendukung Bamsoet: Berhenti Lempar Opini!

Jakarta - Pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritik syarat dukungan tertulis apabila ingin menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Golkar. Ketua Komite Pemilihan Ketum Golkar, Maman Abdurrrahman meminta pendukung Bamsoet berhenti melempar opini ke publik.

"Kami minta, berhentilah melempar opini ke publik, seoalah-olah ada hal yang tidak baik yang sedang direncanakan dalam Munas (Musyawarah Nasional) ini," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).

Maman menjelaskan, dalam AD/ART Golkar tertuang syarat untuk bisa menjadi caketum, yaitu mendapat dukungan 30 persen dari total suara DPD tingkat I dan II. Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan.www.dapatkiu.me

"Jadi, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Semua sudah jelas di dalam AD/ART. Tinggal kita menjalaninya saja," ujar pendukung Airlangga itu.

Mengenai syarat dukungan 30 persen itu memang tertuang dalam AD/ART Golkar Pasal 12 ayat 4 poin a. Bunyi pasal tersebut, 'Pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara'.

Sebelumnya, pendukung Bamsoet, Sirajuddin Abdul Wahab mengkritik syarat dukungan tertulis apabila ingin menjadi caketum Golkar. Wahab menyebut Ketum Golkar Airlanggar Hartarto amensia karena memberlakukan syarat dukungan tertulis itu.

"Airlangga mendadak amnesia. Pada saat dirinya maju menjadi caketum Partai Golkar pada Munaslub di Bali tahun 2016 bahwa syarat 30 persen dukungan dalam bentuk pemilihan atau pemungutan (voting), bukan dalam bentuk dukungan surat administrasi," sebut Wahab.
 

Read more...

Rabu, 27 November 2019

0 komentar

Shanghai Bikin Jakarta Mirip Kampung di Mata Tito, Begini Perbandingannya

Jakarta - Kota besar di pantai timur Republik Rakyat China ini membuat Jakarta terlihat seperti kampung. Itulah yang dilihat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Begini perbandingan Shanghai dan Jakarta.Shanghai dijuluki sebagai salah satu 'Paris dari Timur', kadangkala disebut pula 'Athena dari Timur'.

Berdasarkan publikasi pemerintah Shanghai tahun 2018, dilansir detikcom, Rabu (27/11/2019), kota di ujung timur Sungai Yangtze ini adalah pusat ekonomi terbesar China. Shanghai merupakan kota pelopor yang membuka diri terhadap ekonomi bebas di negara komunis itu.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta mempunyai luas 662,33 km persegi. Sedangkan Shanghai, dilansir dari Biro Statistik Kota Shanghai, punya luas 6.340,5 km persegi. Luas Shanghai sama dengan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) digabung jadi satu, sekitar 6.400 km persegi.www.dapatkiu.me

Untuk jumlah penduduk, Jakarta punya 10.467.629 jiwa (BPS tahun 2018). Shanghai punya jumlah penduduk 24 juta jiwa pada akhir 2017. Kepadatan penduduk Jakarta 15.366,87 per km persegi pada 2015. Kepadatan penduduk Shanghai pada 2017 diperkirakan berkategori menengah, yakni 3.630,50 per km persegi.
 

Read more...
0 komentar

Reuni 212 Mubah, Tapi Tak Boleh Bikin Resah

Jakarta - Reuni 212 akan berlangsung 2 Desember 2019. Adalah hak bagi setiap warga untuk menghadiri acara itu, namun tak boleh membuat resah.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyebut hukum pelaksanaan Reuni 212 oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 ialah mubah. Namun, Zainut menegaskan para ASN yang hendak mengikuti kegiatan itu wajib mendahulukan pekerjaan. Jika merujuk tanggal, 2 Desember 2019 jatuh di hari Senin.www.dapatkiu.me

"Reuni 212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi," kata Zainut Tauhid, Rabu (27/11/2019).

"Karena pelaksanaan 212 hari kerja dan bagi ASN bekerja itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan yang mubah. Jadi bagi ASN wajib mendahulukan pekerjaannya," imbuh dia. Zainut menjelaskan lebih jauh soal mubah. Menurutnya, kegiatan yang bersifat mubah bisa mendatangkan nilai ibadah jika diisi dengan berbagai kegiatan. Namun jika sesuatu yang mubah diisi kegiatan yang buruk, itu bisa menyebabkan dosa.

Wakil Ketua Umum MUI itu memilih berprasangka baik. Dia yakin Reuni 212 akan diisi berbagai kegiatan yang positif. "Saya yakin Reuni 212 akan diisi dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan," ucap Zainut..Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan Reuni 212 adalah hak warga negara.

Read more...

Selasa, 26 November 2019

0 komentar

Pada Bupati Ngawi, Kaesang Sempat Tanya soal DPT dan Partai Pengusung

Ngawi - Kaesang Pangarep datang ke Ngawi untuk mengangkat sektor pariwisata di kabupaten itu. Meski begitu, anak bungsu Presiden Joko Widodo itu sempat bertanya-tanya beberapa hal berbau Pemilu.

"Iya, tadi sudah bertanya jumlah penduduk berapa, hak pemilih berapa, partai pengusung berapa. Saya jawab lah namanya anak bertanya ke bapaknya," kata Bupati Ngawi Budi Sulistyono di Benteng Van den Bosh, Selasa (26/11/2019).www.dapatkiu.me

Bupati yang akrab disapa Kanang itu tampak bangga menyambut kedatangan Kaesang. Ia merasa terkesan saat sang vlogger mengajaknya swafoto.

"Biasanya kalau bupati menyertai Kaesang, yang diajak selfie Kaesang. Ini yang diajak selfie Mbah Kung (Kanang)," imbuhnya.

Dalam acara ngopi bersama Forkopimda di Benteng Van den Bosch, Kaesang juga menyampaikan pujian kepada Kanang yang sudah menjabat hampir dua periode. Menurut Kaesang, Kanang merupakan sosok yang juga menginspirasi dirinya. 

Read more...
0 komentar

Dear Gibran, PDIP Jateng Buka Pendaftaran Pilkada 6-12 Desember

Solo - DPD PDIP Jawa Tengah menetapkan pendaftaran bakal calon peserta Pilkada 2020 dimulai pada pekan depan. Pendaftaran dibuka 6-12 Desember 2019.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, saat dihubungi wartawan, Selasa (26/11/2019). Pendaftaran dibuka untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 di Jawa Tengah. "Untuk Jawa Tengah tanggal 6-12 Desember 2019," kata pria yang disapa Bambang Pacul itu.

Bambang juga menanggapi surat dari DPP PDIP tentang pendaftaran bakal calon peserta Pilkada 2020 yang beredar. Dalam surat itu tertulis bahwa pendaftaran dibuka serentak di DPP dan seluruh DPD PDIP pada 25-31 November 2019.www.dapatkiu.me

Surat DPP PDIP tersebut ditandangani oleh Bambang Wuryanto sebagai salah satu Ketua DPP PDIP dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat ditandangani pada 21 November 2019.

"Benar (ada surat). (Tanggal 25-31 November) itu untuk seluruh DPD. Khusus Jawa Tengah 6-12 Desember. Ada kekhususan untuk Jawa Tengah," katanya. 

Dia menjelaskan, pendaftaran tersebut terbuka untuk umum. Bagi yang berminat dapat mengambil formulir lalu melengkapi syarat dan mengembalikannya ke kantor DPD.

"Ambil formulir aja, kemudian diisi. Terbuka untuk umum. Jadi mengambil dulu, setelah itu mengembalikan. Kan waktunya satu minggu," tutupnya.

Seperti diketahui, bakal calon yang memastikan akan mendaftar lewat DPD PDIP Jateng adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka memastikan akan tetap mendaftar diri sebagai bakal calon wali kota Solo lewat PDIP. Karena DPC telah menutup pendaftaran, dia akan mendaftar lewat DPD PDIP Jateng.

"Saya akan daftar di Semarang (DPD PDIP Jateng). (Waktunya) nunggu dibuka. Nunggu kabar Pak Bambang," kata Gibran di Solo, Selasa (12/11).

 

Read more...

Minggu, 24 November 2019

0 komentar

Diteken Jokowi, Ini Kriteria Orang yang Rentan Terpapar Paham Radikal

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam aturan ini, diatur langkah-langkah mencegah terorisme.

PP itu diberi nama 'Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan'. Salah satu isinya adalah mencegah orang dari bahaya terpapar radikalisme.www.dapatkiu.me

"Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme," demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 77 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Minggu (24/11/2019).

Lalu, siapa saja yang rentan terpapar paham radikal terorisme? Dalam ayat 2 disebutkan:

1. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme;
2. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme;
3. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme; dan/atau
4. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme.

Untuk mencegah paham radikal meluas, perlu dilakukan kontraradikalisasi secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi, kontrapropaganda, atau kontra-ideologi.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi diatur dengan Peraturan BNPT," demikian bunyi Pasal 27.
Dalam PP itu juga diberi aturan perlindungan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pelindungan diberikan kepada istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau anggota keluarga lainnya. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak keamanan.

"Dalam waktu paling lama 1x24 jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Polri wajib memberikan pelindungan," bunyi Pasal 63.

Read more...
0 komentar

Gerindra Sebut Pidato Soal Komunis Dibacakan Tanpa Persetujuan Prabowo

Jakarta - Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Tri Legionosuko, kemarin membacakan pidato atas nama Menhan Prabowo Subianto dalam acara bedah buku soal PKI. Belakangan, Gerindra menyebut pidato itu dibacakan tanpa persetujuan Prabowo.

Hal itu disampaikan oleh Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia menegaskan bahwa Prabowo tidak hadir di bedah buku 'PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965' karya Aminudin Kasti dkk yang berlangsung di Gedung Lemhannas RI, Sabtu (23/11) kemarin. www.dapatkiu.me

"Yang bacakan pidato adalah rektor Unhan yang mengatasnamakan Menhan. Setelah kita cek, naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan, dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (24/11/2019). 

Dengan demikian, Dasco menyebut pidato itu tidak dapat diatasnamakan Prabowo.

"Isi pidato itu kami anggap sebagai pribadi dari rektor Universitas Pertahanan," tambahnya.  

Sebelumnya diberitakan, dalam bedah buku itu, Tri mengatakan Prabowo tidak bisa hadir. Dia mengaku membacakan pidato Prabowo.

"Pada kesempatan ini beliau menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya saya rektor Unhan akan membacakan sambutan beliau," ucap Tri pada Sabtu (23/11).

Dalam salah satu bagian pidato, Tri menyebut di era globalisasi ini paham komunis diduga masih tetap eksis di Indonesia. Sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham komunisme.

"Berakhirnya era perang dingin, muncul era globalisasi tidak berarti bahwa komunisme turut runtuh, beberapa negara yang menganut ideologi komunis masih eksis antara lain RRC, Vietnam, Cuba. Dengan demikian idoelogi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis. Untuk itu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan," kata dia.

Read more...

Sabtu, 23 November 2019

0 komentar

Berbusana India, Anies Baswedan Hadiri Festival Deepavali

 Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri Fery Farhati Ganis menghadiri Festival Deepavali di Ancol. Perayaan festival cahaya ini digelar Pemprov DKI.www.dapatkiu.me

Bersama istri, Anies mengenakan busana khas India. Keduanya disambut tarian saat datang sekitar pukul 19.29 WIB, Sabtu (23/11/2019).

Tampak hadir Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko serta warga India yang berada di Jakarta.

Anies Baswedan sebelumnya mengeluarkan Seruan Gubernur untuk perusahaan swasta dan sekolah memberikan libur fakultatif bagi umat Hindu untuk memperingati Hari Raya Deepavali. Libur fakultatif itu diberikan agar umat Hindu bisa memperingati hari raya tersebut.

Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 itu dikeluarkan pada Senin (14/10). Pemprov DKI berharap perusahaan atau sekolah memberikan libur fakultatif pada 27 dan 28 Oktober 2019.

Read more...

Jumat, 22 November 2019

0 komentar

Bacok Lawan hingga Tewas, 13 Pelaku Tawuran di Bekasi Diamankan Polisi

Jakarta - Tim Polda Metro Jaya mengamankan 13 pelaku tawuran di Bekasi yang membacok satu remaja hingga tewas. Tawuran itu sebelumnya dipicu tantangan salah satu kelompok di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan tawuran itu terjadi pada Minggu (17/11) sekitar pukul 03.00 WIB. Tawuran itu dipicu tantangan suatu kelompok kepada kelompok lain di Bekasi.www.dapatkiu.me

"Kronologinya, laporan ke kelompok namanya Bates bahwa ada temannya dipukul oleh kelompok gang sebelah, yaitu kelompok Kampung Markan. Mereka menggunakan medsos menantang kelompok Kampung Markan untuk ketemu di suatu tempat di TKP sehingga terjadi perkelahian," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Yusri mengatakan kedua kelompok remaja itu bertemu di Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan membawa sejumlah senjata tajam (sajam). Tawuran pun pecah saat itu. Korban berinisial ADS (15) tidak bisa melarikan diri hingga dianiaya secara brutal oleh ke-13 tersangka. ADS dibacok secara bergantian menggunakan senjata tajam.

"Korban dicegat, dipukul, dihantam sajam. Dari hasil autopsi, tulang atas tengkorak dan otak terpotong langsung. Pelaku melakukan secara bersama-sama membacok, karena saat dia mau melarikan diri dengan motor dan jatuh lalu dibacok oleh pelaku," ungkap Yusri.

Read more...

Kamis, 21 November 2019

0 komentar

Upayakan Pemulangan HRS, PA 212 Surati Dubes Saudi hingga Kemlu

Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus berupaya agar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, pulang ke Tanah Air dan menghadiri Reuni Akbar 212. PA 212 mengaku telah menyurati Dubes Arab Saudi untuk Indonesia hingga Kementerian Luar Negeri.

"Kita tetap sedang berupaya. Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi, Kemlu, Komnas HAM, dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab, Kemlu, Komnas HAM, DPR dan kepada pihak kepolisian," ucap Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019). 

Slamet berharap ada titik terang terkait masalah pencekalan Habib Rizieq. Dengan begitu, Habib Rizieq bisa segera kembali ke Tanah Air.www.dapatkiu.me

"Mudah-mudahan ada titik terang di mana letak trouble-nya ya yang membuat beliau dicekal sampai hari ini," ujarnya.

 

Read more...

Rabu, 20 November 2019

0 komentar

Daftar Berita yang Tak Boleh Kamu Lewatkan Hari Ini

 Jakarta - Selama seharian ini ada beberapa berita yang menarik pembaca. Dari mulai video viral mobil bergoyang di Serang hingga respons Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penolakan dirinya jadi Bos Pertamina.

Pada Rabu (20/11/2019), detikcom merangkum beberapa berita menarik yang tidak boleh Anda lewatkan. Berikut ini daftarnya:

1. UU Keistimewaan DIY Digugat ke MK

Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Felix Juanardo Winata menggugat UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Felix menggugat beberapa pasal, misalnya seperti pasal yang melarang etnis China memiliki di DIY.


Gugatan ini pun mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak, dari mulai pihak FH UGM sampai mantan anggota DPR Roy Suryo. Berita ini pun menarik minat pembaca detikcom.

Untuk lebih lengkapnya, silakan simak berita seputar gugatan UU Keistimewaan DIY di sini.

Read more...
0 komentar

KPK Sita Dokumen Terkait Perizinan Proyek dari Rumah-Kantor GM Hyundai

 Jakarta - KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan proyek yang terkait kasus Sunjaya dari rumah dan kantor GM Hyundai Engineering Construction, Herry Jung.

"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen perizinan dan proyek terkait perkara gratifikasi Bupati Cirebon dan pemberian suap oleh tersangka HEJ (Herry Jung)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Penggeledahan dilakukan pada 6-7 November 2019. Lokasi yang digeledah KPK antara lain rumah Herry Jung, tiga kantor Herry Jung, dan satu kantor PT Cirebon Energi Prasarana.

"Rumah tersangka HEJ di Permata Hijau, tiga kantor PT Hyundai Jakarta di Gedung BRI 2, Sudirman, Wisma GKBI Sudirman, dan Menara Jamsostek di Jl Gatot Subroto dan kantor PT Cirebon Energi Prasarana di Pondok Indah," ucapnya.www.dapatkiu.me

Herry Jung merupakan GM Hyundai Engineering Construction yang ditetapkan KPK sebagai tersangka baru dalam kasus yang menjerat Sunjaya ini. Selain Herry Jung, KPK juga menjerat Sutikno merupakan Direktur King Properti. 

Read more...
0 komentar
 Rektor UIN Suska: Ustaz Somad Diberhentikan dengan Terhormat Banget
ustaz somad


Pekanbaru - Pengunduran diri Ustaz Abdul Somad Batubara (UAS) dari dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) telah dikabulkan. UAS diberhentikan dari status PNS secara terhormat.

"Kita sudah mengikuti semua prosedur yang ada untuk mengabulkan surat permohonan pengunduran diri UAS sebagai PNS. Dia kita berhentikan dengan hormat. Dia terhormat banget," kata Rektor UIN Suska Prof Akhmad Mujahidin, Rabu (20/11/2019). http://dapatkiu.me/

Akhmad menjelaskan pihaknya tidak mungkin mempertahankan UAS. Sebab, pengunduran diri sebagai dosen justru datangnya dari ustaz kondang itu sendiri.

"Jadi beliau itu kehormatannya sangat terjaga. Lain hal kalau diperiksa KASN, keputusannya malah diberhentikan tidak hormatkan lain lagi, tentu Rektor mengambil keputusan berdasarkan regulasi di atasnya. Sekarang kan Sekjen (Kemenag) ngasih solusi ya berhentikan dengan hormat ya itukan haknya Rektor, ya sudah kita luruskan saja," kata Akhmad.

Menurut Akhmad, pihaknya sudah menempuh regulasi untuk mengambil keputusan memberhentikan UAS sesuai dengan permintaannya. Pihak kampus dalam tiga pekan berturut-turut sudah melayangkan surat klarifikasi ke UAS.

"Surat kita sampai kok melalui orang dekatnya UAS. Tapi kan tidak ada respons. Terus kita minta pertimbangan ke Sekjen Kemenag dan kita diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan itu," kata Akhmad.

khmad mengatakan surat pertimbangan dari Sekjen Kemenag dijawab pada 8 November 2019. Hanya saja secara resmi diterima pihak kampus pada 12 November 2019.

"Itupun ketika saya ke Jakarta. Terus dikasih tahu surat resmi sudah selesai saya jemput. Terus tanggal 13-nya kita musyawarah pimpinan kita sikapi, ya akhirnya ya sesuai dengan permintaannya (UAS) ya kita luluskan permohonannya untuk berhentikan dengan hormat," kata Akhmad.

Di mata Rektor UIN Suska, UAS dinilainya merupakan aset sebagai ulama yang berwibawa dan memiliki jemaah yang banyak. Dia berharap UAS semakin berkembang usai tak lagi berada di dunia kampus.

"Semoga setelah tidak di akademik lagi, semakin eksis, berkembang, semakin baik ya komunikasinya dengan berbagai pihak, itu saja (harapan)," kata Akhmad.

UAS mundur karena alasan kesibukan. Akhmad mengatakan sikap UAS merupakan contoh elegan.

"Ketika beliau (UAS) merasa dirinya nggak bisa menjalankan menjalankan kewajibannya sangat baik, pengunduran diri jalan yang diizinkan oleh peraturan perundangan. Pegawai negeri berhenti itu nomor satunya atas permintaan sendiri. Itu urutan tertinggi, elegan nggak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti ya kan, karena mundur, ya sudah selesai, itu normal saja," tutup Akhmad. 


Read more...

Selasa, 19 November 2019

0 komentar

Anies Bebas Tugaskan Anggota Satpol PP yang Diduga Bobol ATM

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebastugaskan anggota Satpol PP yang terlibat dugaan pembobolan ATM. Anies berharap proses hukum berjalan.

"Bukan hanya diungkap tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan dan proses hukumnya biar jalan," ucap Anies kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).Anies menilai kasus ini sudah berada di ranah hukum. Sehingga, harus diusut sampai tuntas.

"Kalau semua tindak pidana tentu harus diproses hukum. Dan dituntaskan secara hukum," ucap Anies. Sebelumnya, anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MR diduga melakukan penarikan uang di ATM tanpa mengurangi saldo alias membobol ATM. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, sudah angkat bicara tentang hal tersebut.www.dapatkiu.me

"Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama. Bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi," ucap Arifin, Senin (18/11).Informasi cara pengambilan uang tanpa mengurangi saldo itu tersebar sehingga beberapa orang melakukannya. Kasus ini, kata Arifin, sedang diselidiki Polda Metro Jaya.

"Sebenarnya total ada 12 orang (yang akhirnya melakukan). Tapi ada beberapa orang yang dipanggil kemudian ada itikad mengembalikan uang tersebut ke Bank DKI. Jadi beberapa orang sudah selesai urusannya. Nah, tinggal beberapa orang lagi," ucap Arifin.

 

Read more...
0 komentar

Tito Ingin Pilkada Langsung Cuma untuk Daerah Demokrasi Dewasa, Ukurannya?

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan perlu indeks kedewasaan berdemokrasi (Democratic Maturity Index) untuk mengevaluasi daerah mana yang bisa melanjutkan Pilkada langsung, dan mana yang tidak. Apa itu indeks kedewasaan berdemokrasi?

Ide Mendagri Tito untuk membuat indeks kedewasaan berdemokrasi ini pun mendapat tanggapan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menyebut saat ini sudah banyak kajian terkait pilkada. Pun sudah ada beberapa indeks untuk mengukur kualitas demokrasi.

"Kajian soal pilkada sudah banyak dilakukan, baik yang dilakukan lembaga negara seperti LIPI, Litbang Kemendagri, maupun institusi lembaga penyelenggara pemilu, dan juga oleh pihak universitas dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu kita juga sudah memiliki berbagai studi indeks yang berkaitan dengan pilkada dan pemilu. Misal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerawanan Pemilu dari Bawaslu, Indeks Persepsi Korupsi dari TII (Transparency International Indonesia), dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (19/11).

Namun sayangnya, menurut Titi selama ini rekomendasi dari beberapa kajian itu belum diikuti oleh tindak lanjut konkret. Rekomendasi ini belum diadopsi ke dalam regulasi yang dibuat.

Untuk melengkapi evaluasi kemantangan dalam berdemokrasi, yang diperlukan justru indeks demokrasi internal partai. Menurutnya, indeks ini diperlukan untuk memangkas masalah pendidikan politik.www.dapatkiu.me

"Yang lebih diperlukan adalah indeks demokrasi internal partai politik (Intra-Party Democracy Index), untuk mendorong fungsionalisasi partai politik sehingga problem pendidikan politik dan belum berjalannya kaderisasi untuk menghasilkan rekrutmen kepemimpinan terbaik dalam pengisian pejabat publik bisa dijawab oleh partai dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya," tuturnya.

Tito lantas menyebut beberapa negara yang sudah membuat Indeks Demokrasi Internal Parpol ini. Beberapa di antaranya seperti Mongolia, Israel dan beberapa negara Eropa.

Read more...

Senin, 18 November 2019

0 komentar

Kapolda Sumut: Tersangka Teroris Bom Medan Ingin Dirikan Negara Sendiri

 Medan - Polisi menyebut kelompok tersangka teroris terkait aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumut, berniat mendirikan negara sendiri.www.dapatkiu.me

"Mereka ingin mendirikan negara sendiri. Masa orang Indonesia tidak tahu menyanyikan 'Indonesia Raya', Pancasila juga tidak tahu. Tadi juga ada yang mengaku menyesal," kata Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Senin (18/11/2019).

Kelompok tersangka teroris yang ditangkap Densus 88/Antiteror menurut Kapolda merupakan kelompok terlatih."Kelompok ini kelompok yang melakukan pengajian khusus, jumlahnya tertentu, orang-orangnya tertentu. Ada yang memiliki kemampuan merakit, ada yang mempunyai kemampuan merekrut," jelas Agus. "Rata-rata masih pada muda," kata Agus.

Dari penangkapan tersangka teroris dari berbagai wilayah di Sumut dan Aceh, polisi berhasil mengamankan rangkaian bom, bahan peledak yang sudah diracik, senjata api rakitan, senapan angin, panah, dan senjata tajam berjenis sangkur. Para terduga teroris ini diketahui melakukan pelatihan di daerah Kabupaten Karo, Sumut.

Read more...
0 komentar

Saat Tjahjo Diwanti-wanti 'Balas Dendam' Pegawai Negeri

Jakarta - Perampingan birokrasi dengan memangkas eselon dalam periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dinilai rawan. Tjahjo Kumolo yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) diminta hati-hati mengeluarkan kebijakan.

Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Persoalan ini lantas memancing anggota Komisi II DPR Cornelis mempertanyakan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini di bawah kendali Tjahjo. Dia turut menyoroti latar belakang Tjahjo sebagai politikus PDIP.www.dapatkiu.me

"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para ASN marah ke PDIP."Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu. 

Read more...

Minggu, 17 November 2019

0 komentar

Erick Thohir Bongkar Pasang Bos BUMN, Seperti Apa Kriteria yang Dicari?

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal bongkar pasang bos BUMN. Dirinya akan menjaring calon-calon bos perusahaan pelat merah selama setahun ke depan. Seperti apa kriteria yang dicari?www.dapatkiu.me

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga menjelaskan bahwa karakter pemimpin perusahaan pelat merah yang dicari disesuaikan dengan beberapa faktor.

"Disesuaikan dengan kondisi pasar, disesuaikan dengan industrinya, disesuaikan dengan manajemennya, pasti itu," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Menurutnya calon bos BUMN yang bakal dijaring kementerian tak berasal dari kalangan politik. Selain itu calon-calon yang dijaring harus memiliki rekam jejak yang bagus."Secara akuntabilitas juga baik ya punya track record yang baik juga lah," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai calon bos BUMN yang akan dipilih Erick harus bisa menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu menjadi agen pembangunan dan mencari keuntungan.
"Pimpinan BUMN yang ideal adalah yang mampu mengkombinasikan tugas BUMN sebagai agent of development (PSO) sekaligus tugas lainya sebagai entitas yang mampu creating profit," jelasnya.

Dalam konteks di atas, menurutnya penting seorang pemimpin menguasai aspek kepemimpinan visioner, kemampuan pemahaman bisnis yang kuat, kemampuan melaksanakan manajemen perubahan, serta menjaga integritas yang kuat.

"Dengan syarat dasar ini mustinya kandidat CEO BUMN bisa diharapkan berkinerja optimal," tambahnya.  

Read more...
0 komentar

Kakanwil Curhat ke Menag Pembangunan Asrama Haji Aceh Mangkrak 6 Tahun

 Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Aceh M Daud Pakeh melaporkan pembangunan gedung Asrama Haji Aceh yang mangkrak selama enam tahun ke Menteri Agama Fachrul Razi. Dia mengaku status hukum gedung tersebut tidak jelas.

Laporan tersebut disampaikan Daud saat memberikan kata sambutan dalam acara pertemuan Menag dengan ASN Kemenag serta ulama Aceh. Pertemuan digelar di Kompleks Asrama Haji di Banda Aceh, Minggu (17/11/2019) sore.www.dapatkiu.me

"Terkait dengan pembangunan Asrama Haji yang mangkrak sejak tahun 2013, Komisi VIII DPR RI sudah meminta agar ini diproses segara agar statusnya jelas," kata Daud di depan Menag Fachrul.

"Kalau memang ada proses hukum harus jelas, kalau memang tidak ada juga harus ada rekomendasi dari pihak terkait sehingga Komisi VIII dapat menyetujui anggaran untuk (pembangunan) Asrama Haji," jelas Daud.

 Menurutnya, Asrama Haji Aceh yang ada sekarang hanya dapat menampung satu kloter setiap harinya. Jika ada sedikit kendala, proses penampungan jemaah dapat terganggu."Asrama Haji Aceh sama dengan embarkasi di provinsi lainnya," ungkap Daud

Read more...

Sabtu, 16 November 2019

0 komentar

Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Aceh

 Jakarta - Densus 88 Antiteror kembali menangkap terduga teroris usai peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Penangkapan dilakukan di Aceh.

"Betul ada upaya penegakan hukum di beberapa wilayah," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Sabtu (16/11/2019).www.dapatkiu.me

Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah teroris yang ditangkap sebanyak 5 orang, salah satunya perempuan. Namun, Dedi belum bisa menyebutkan jumlah pasti terduga teroris yang berhasil ditangkap. "Untuk jumlah belum bisa disebutin karena tim masih di lapangan," ujarnya 

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan, kepolisian terus melakukan pengejaran terduga teroris usai bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Pengejaran dilakukan hingga ke luar daerah Sumatera Utara. Dia mengungkapkan, ada tiga terduga teroris di Aceh yang sudah diamankan.

"Yang dari Aceh juga kami kejar, sudah tiga orang yang kami tangkap Aceh," jelas Agus, Sabtu (16/11/2019).

Read more...
0 komentar

2 Teroris yang Tewas Baku Tembak Perakit Bom Mapolrestabes Medan


Medan - Dua terduga teroris tewas dalam baku tembak dengan tim Densus 88 Polri di Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatera Utara. Keduanya diketahui sebagai perakit bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto mengatakan penangkapan itu terjadi pada pukul 10.50 WIB tadi. Tim Densus menangkap tiga pelaku jaringan kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Dua di antaranya tewas setelah melawan petugas.

"Di mana saat penangkapan tersebut mereka melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Sehingga dua dari tiga pelaku itu meninggal dunia. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Satu lagi ditangkap dan sekarang sudah di Mako Brimob Polda Sumut," kata Kapolda Irjen Agus Andrianto kepada para wartawan di RS Bhayangkara TK II Medan, Sabtu (16/11/2019).

Agus menyebutkan ketiganya itu yakni A, K dan P. Di tangan mereka, petugas menyita dua senjata tajam dan satu senjata api rakitan.www.dapatkiu.me


"Mereka itu justru yang merakit yang selama ini membaiat juga bersama teman-temannya. Saat ini, totalnya ada 18 orang yang sudah diamankan. Termasuk, tiga orang di Aceh, tiga orang di Hamparan Perak (2 tewas) dan dua lainnya di Jermal. Semuanya ini ada kaitannya dengan bom bunuh diri di Polrestabes Medan," tambah Agus.
Agus menambahkan jaringan pelaku bom bunuh diri ini cukup banyak. Sehingga, dia meminta masyarakat supaya melaporkan ke pihak berwajib jika ada orang yang mencurigakan.

Untuk korban tewas, saat ini sedang ditangani oleh tim Labfor Polda Sumut. Nantinya jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga.

Read more...

Jumat, 15 November 2019

0 komentar

Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok itu dikabarkan bakal menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.

"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.

"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.www.dapatkiu.me

"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," ucapnya.

Read more...
0 komentar

Ini Kesaksian Polisi Korban Luka saat Bom Medan Meledak

Medan - Aipda Deni Hamdani menceritakan kejadian bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Serpihan tubuh pelaku Rabial Muslim Nasution menempel di bajunya pasca-ledakan.

"Saat itu mau apel, saya nggak jauh dari pelaku. Saat meledak dagingnya nempel di baju saya," kata Deni saat dikunjungi Pangdam I BB di RS Bhayangkara Medan, Jumat (15/11/2019).
Korban lainnya, Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Abdul Mutolib menyebut pelaku diduga ingin langsung menyasar ke polisi.

"Dia itu mau menghantam yang berpakaian dinas, saat itu kan mau apel seksi. Di situ juga ada apel intel, mungkin dikiranya bukan polisi. Jaraknya dua meter saja dari saya," jelas Abdul Mutolib.

"Dia disetop Provost, saat itu dia langsung mijit (tekan) tombol. Begitu meledak mayatnya terlempar ke atas. Mungkin saya terkena serpihan kaleng ini," imbuh Abdul Mutolib. www.dapatkiu.me

Ipda Deni dan Kompol Abdul Mutolib saat ini tengah dirawat di RS. Bhayangkara Medan. Kepala Rumkit Kombes dr. A Ginting mengatakan semua korban luka akan dirawat paling lama tujuh hari sejak kejadian.

 

Read more...

Kamis, 14 November 2019

0 komentar

Kecelakaan 2 Bus di Tol Cipali, 8 Orang Tewas

Jakarta - Kecelakaan yang melibatkan dua bus di Tol Cipali menewaskan 8 orang. Selain itu, 6 orang dilaporkan mengalami luka berat.
"Infomasinya benar ada kecelakaan tersebut, bus Sinar Jaya dan Arimbi. Delapan orang meninggal dan 6 orang mengalami luka berat," kata petugas call center NTMC Polri, Yudi, ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (14/11/2019)

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan terjadi di KM 117 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Jakarta. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 00.00 WIB.www.dapatkiu.meSaat ini petugas masih melakukan evakuasi. Petugas Senkom Tol Cipali menuturkan proses evakuasi memakan waktu lama karena bus yang terlibat kecelakaan membawa penumpang.

"Info selanjutnya masih belum fix semuanya, masih penanganan, kan dua mobil, mobilnya bus semua, ada penumpang semua," jelas petugas itu.
 

Read more...
0 komentar

Dishub DKI Bakal Sita Skuter Listrik yang Melintas di JPO-Trotoar

Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta pengguna skuter listrik melintas di jalur sepeda. Bagi yang melanggar, Dishub DKI bakal menyita skuter listrik tersebut.

"Jika bandel pengemudinya akan kami stop dan otopednya ditahan, ini berlaku untuk semua skuter baik GrabWheels ataupun pribadi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo seperti dikutip Antara, Rabu (13/11/2019).www.dapatkiu.me

Imbauan ini disampaikan usai tewasnya pengguna GrabWheels bernama Ammar dan Wisnu yang ditabrak pengendara mobil. Dishub DKI juga sudah berkoordinasi dengan pihak Grab supaya skuter listrik tidak dioperasikan di luar jalur sepeda."Kami sudah katakan pada operator (Grab) agar escooter tidak dioperasikan di trotoar, lalu Jembatan Penyebrangan Orang, kalau mau beroperasi silakan masuk ke jalur sepeda," kata Syafrin.Sebelumnya diberitakan, dua orang bernama Ammar dan Wisnu tewas akibat akibat tertabrak mobil jenis sedan jenis Toyota Camry di sekitaran fX Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (10/11) dini hari, saat menggunakan skuter listrik GrabWheels.

Salah satu korban selamat dalam peristiwa itu, Fajar mengatakan, mereka terdiri dari Ammar, Wisnu, Bagus, Fajar, Wanda, dan Wulan menyewa tiga otopet listrik layanan GrabWheels pada Minggu dini hari (9/11) dari Pintu 3 Kawasan Gelora Bung Karno menuju arah fX Sudirman.  

Read more...

Selasa, 12 November 2019

0 komentar

Mendagri Tito Ingatkan Program Pemda Harus Sinkron dengan Pemerintah Pusat

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) membuat program yang sinkron dengan program pemerintah pusat. Tito mengatakan ada lima program utama dari pemerintah pusat.

"Supaya daerah juga membuat program kerja anggaran, sebelum diketok di APBD, mereka juga memasukkan program-program pusat, seperti lima itu yang disebut bapak Presiden. Yaitu, mengenai pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat itu adalah reformasi birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi," kata Tito di Harris Hotel Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11/2019). 
Untuk itu, kata Tito, pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi nasional Indonesia Maju antara pemerintah pusat dan daerah. Rencananya, para kepala daerah dan juga pimpinan DPRD hingga jajaran kepolisian di daerah bakal hadir.www.dapatkiu.me

"Besok, kita rakor nasional. Namanya Rakornas Indonesia Maju pemerintah pusat dan daerah. Forkopimda. Nanti yang hadir hampir 3.000, mulai dari kepala daerah tingkat I, tingkat II, gubernur, bupati, walikota ya. Kemudian ada Ketua DPRD tingkat I, tingkat II, ada Pangdam, Dandim, Danrem, lalu Kajari, juga Kapolres. Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, para Menteri, sejumlah Menteri, Menko, lalu KPK, BPK, penegak hukum, Panglima TNI, Kapolri, yang tujuan utamanya adalah menyinergikan dan mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, dari pusat disesuaikan di daerah," ucapnya.
Read more...
0 komentar

Sebut Mega Beri Sebundel Aturan PDIP, Gibran: Masih Bisa Daftar

Solo - Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyebut DPP PDIP melanggar peraturan partai jika membuka pendaftaran calon kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pernyataan Rudy tersebut.

Seperti diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang ingin mengikuti Pilkada Surakarta 2020. Meski DPC PDIP Surakarta menutup pintu, DPD dan DPP PDIP masih membuka peluang bagi Gibran.

Gibran mengatakan telah melangkah sesuai peraturan. Dia telah berkonsultasi dengan petinggi-petinggi partai, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri."Ketika saya tahu pendaftaran (DPC) tutup, saya nggak protes, tapi setelah itu saya konsultasi ke beberapa senior. Pak Rudy paling awal saya sowani, baru ke Pak Bambang Pacul (Ketua DPD PDIP Jawa Tengah), baru ke yang lain," kata Gibran di Sunan Hotel Solo, Selasa (12/11/2019).
"Saya konsultasi 'Bapak, Ibu, ini saya masih bisa nggak berkesempatan mendaftar?' Jawabannya bisa Pak Bambang Pacul bisa, Mbak Puan juga pernah statement 'bisa dong'. Bu Mega juga sudah memberikan saya satu bundel peraturan partai, masih bisa (mendaftar). Di aturan itu ada. Masih bisa," ujar Gibran.www.dapatkiu.me

Gibran mengaku belum tahu kapan akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada Surakarta. Namun dia mengatakan akan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jateng.

"Nunggu dibuka (pendaftaran). Nunggu kabar Pak Bambang. Nanti (daftar) lewat Semarang (DPD PDIP Jateng)," katanya.Diberitakan sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo menyebut DPP PDIP melanggar peraturan partai nomor 24 tahun 2017 jika mengambil calon di luar penjaringan DPC PDIP. Bahkan dia menyebut DPC tidak perlu ada karena merasa tidak dianggap.

 

Read more...

Senin, 11 November 2019

0 komentar

Gagasan-gagasan Perang Menhan Prabowo

Jakarta - Gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlontar dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI. Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai konsep Pertahanan Rakyat Semesta yang masih berlaku hingga saat ini.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo mengakui, saat ini teknologi pertahanan Indonesia memang bukan nomor satu. Tapi jika Indonesia terlibat perang, Prabowo mengatakan konsep Pertahanan Rakyat Semesta akan diterapkan.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.www.dapatkiu.me

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Prabowo mengatakan dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat jadi komponen terpenting pertahanan negara. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain.
"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," terang Prabowo.

"Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, Ibu Ketua (Ketua Komisi I Meutya Hafid), bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Eks Danjen Kopassus ini mengatakan konsep pertahanan Indonesia bersifat defensif yang artinya tidak akan mengganggu negara lain. Namun, dia mengatakan Indonesia juga tidak boleh membiarkan jika ada negara lain yang mengganggu.

"Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain. Pimpinan politik kita, dan saya yakin Saudara-saudara sekalian yang mewakili partai politik, yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak ingin mengganggu bangsa lain, mana pun," jelasnya.

"Tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain," imbuh eks Danjen Kopassus itu.
 

Read more...
0 komentar

Surya Paloh: Tekad NasDem Sukseskan Jokowi-Buka Komunikasi ke Oposisi

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem menyebutkan dua tekad partai mereka yang disimpulkan dari Kongres II NasDem. Surya Paloh menyebut tekad yang pertama adalah mensukseskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita baru saja menyelesaikan Kongres ke-2 yang kita laksanakan bersama selama kurang lebih 4 hari. Suasana kongres yang begitu luar biasa dalam berbagai pembahasan yang telah dilakukan semuanya mencapai satu titik kesimpulan bersama," kata Surya Paloh di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

"Partai ini harus tetap meneguhkan tekad dan semangatnya untuk tetap membantu suksesnya jalan roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin," imbuh dia.Surya Paloh berbicara soal membuka ruang komunikasi kepada pihak-pihak yang di luar pemerintahan. Ini juga jadi tekad NasDem.www.dapatkiu.me

"Partai ini juga meneguhkan sikapnya diperlukan terus menerus upaya membuka ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Ini kedua tekad kita," tegas Surya Paloh. 

Read more...

Sabtu, 09 November 2019

0 komentar

Dituding Gelapkan Anggaran Pemprov DKI, Eks Staf Ahok Akan Lapor Polisi

Jakarta - Eks staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Ima Mahdiah, tak terima disebut netizen di Twitter terima gaji dari konglomerat dan menggelapkan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ima berencana mempolisikan netizen tersebut.www.dapatkiu.me

Ada dua netizen yang diminta Ima untuk menunjukkan bukti yakni akun Twitter @_haye_ dan @PanglimaHansip. Ima memberi waktu 3x24 jam kepada kedua akun tersebut untuk menunjukkan bukti. Bila tidak dapat dilakukan, Ima akan mempolisikan kedua akan tersebut.

"Untuk @_haye_ dan @PanglimaHansip saya tunggu 3x24 jam untuk mencari bukti jika saya digaji oleh konglomerat pada masa bantu BTP di DKI dan gelapkan anggaran seperti yang dituduhkan. Jika tdk bisa membuktikan maka saya akan laporkan balik," demikian cuit Ima di akun Twitternya, @imadya, seperti dilihat detikcom, Sabtu (9/11/2019).

Dikonfirmasi mengenai cuitan tersebut, Ima menjelaskan tudingan terhadapnya terjadi setelah dirinya bicara soal temuan kejanggalan penyusunan anggaran 2020 di Pemprov DKI Jakarta pada salah satu stasiun televisi nasional. Dia tak ingin tudingan tanpa bukti yang dicuitkan kedua akun tersebut mempengaruhi pikiran publik.

"Jadi kemaren ada yang biasa, mungkin habis tampil di Mata Najwa bongkar anggaran ini banyak serangan tuh dateng kan. Cuma saya gini, kalau yang hoax itu kadang ada masyarakat memang dia ini kepengaruh. Nah yang kepengaruh ini saya takut kepengaruh karena di situ ditulisnya kan menggelapkan anggaran, anggaran dimana?" kata Ima saat ditemui di Jalan Arteri Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakbar, Sabtu (9/11/2019)

Read more...
0 komentar

Kritik MU, Herrera: Di Sana Sepakbola Bukan yang Terpenting

poker

 

Manchester - Gelandang Paris St. Germain Ander Herrera mengkritik bekas klubnya, Manchester United. Menurut Herrera, MU terkadang tidak memperioritaskan sepakbola.

Herrera merupakan salah satu pemain favorit suporter selama lima tahun berseragam MU. Namun, pada musim panas lalu gelandang Spanyol itu memutuskan tidak memperbarui kontraknya sehingga bergabung PSG secara cuma-cuma.

Keputusan Herrera diyakini karena MU tidak mau menaikkan gajinya. Padahal selama ini Herrera menjadi bagian penting di lini tengah Setan Merah, dan kepergian dia membuat fans gusar.

 Dalam wawancara dengan So Foot, pemain berusia 30 tahun itu enggan menuduh secara apakah MU fokus mengeruk keuntungan semata ketimbang sepakbola. Herrera cuma mengatakan bahwa sesungguhnya dia merasa sangat bahagia di MU.

"Dulunya aku sangat gembira di klub yang menakjubkan itu," ujar Herrera dilansir ESPNFC. "Aku sangat bersyukur dengan suporternya, Terus terang, aku sangat gembira di sana."


"Bagaimanapun, di klub itu ada beberapa waktu bahwa aku merasa bahwa sepakbola bukanlah hal yang paling penting. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak tahu tapi sepakbola bukanlah hal terpenting di Manchester."

"Aku tidak ingin membandingkan. Semua yang kutahu adalah bahwa di sini aku merasa aku sedang bernapaskan sepakbola di semua sisi. Aku menyukainya."

Read more...

Jumat, 08 November 2019

0 komentar

Surya Paloh dan Anies Masuk Bareng ke Arena Kongres NasDem

Jakarta - Gubernur DKI, Anies Baswedan, ikut menghadiri pembukaan Kongres II NasDem. Anies pun masuk arena kongres bersama dengan Ketum NasDem, Surya Paloh.

Pantauan detikcom, Surya Paloh masuk ke arena Kongres NasDem di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) sekitar pukul 19.17 WIB. Dia ditemani sejumlah kader NasDem, salah satunya Sekjen NasDem Jhonny G Plate yang berjalan di sebelah kirinya.

Di antara deretan kader NasDem itu, ada pula Anies yang ikut masuk bersama Surya Paloh. Awalnya, Anies berjalan agak di belakang Paloh. Tapi kemudian sempat ada momen Anies berjalan di sisi kanan Paloh.  Tak ada interaksi langsung antara Anies dan Paloh. Keduanya tampak menyapa kader-kader NasDem yang menyambut. www.dapatkiu.me

Di lokasi acara, Anies dan Paloh lalu duduk di satu baris namun tidak bersebelahan. Posisi duduk keduanya dipisahkan oleh Jan Darmadi. Saat ini, pembukaan Kongres II NasDem masih berlangsung. Anies rencananya akan memberikan sambutan di acara ini.

 

Read more...

Kamis, 07 November 2019

0 komentar

 Kecelakaan Truk dan Pick Up di Tol Wiyoto Wiyono KM 11, Satu Orang Tewas


dapatkiu.me


Jakarta - Kecelakaan antara mobil truk dan mobil pick up terjadi di Jalan Tol Ir. Wiyoto wiyono tepatnya km 11.600, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu orang meninggal dunia.

"Pengemudi kendaraan Suzuki Pick up atas nama saudara Saiman meninggal dunia di TKP," ujar Plt Kasatlantas Polres Jakarta Utara Ipda Farmal dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2019).

Disebutkan, kendaraan truk dikemudikan oleh Sujarmin melaju dari arah selatah ke Utara dilajur kiri tepatnya di km 11.600. Kemudian truk menabrak mobil pick up yang tengah berhenti di lajur kiri, karena adanya gangguan. http://dapatkiu.me/

"Kendaraan truk box dikemudikan saudara Sujarmin melaju dari arah selatah ke Utara, dilajur kiri tepatnya di km 11.600. Menabrak kendaraan pick up yang dikemudikan saudara Saiman yang sedang berhenti di lajur kiri, akibat gangguan teknis," kata Farmal.

Kecelakaan disebutkan terjadi pada pukul 06.00 WIB. Farmal mengatakan kedua kendaraan dalam kondisi rusak dan telah ditangani pihak kepolisian.

"Kedua kendaraan yang terlibat rusak," tuturnya

Read more...

Rabu, 06 November 2019

0 komentar

Soal Wajah Cerah Usai Temui Presiden PKS, Paloh: Jokowi Humornya Tinggi

Jakarta - Ketua Umum NasDem Surya Paloh merespons santai sapaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wajahnya tampak cerah setelah bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Dia menyebut selera humor Jokowi tinggi.

"Masa kalian nggak tanggap? Pak Jokowi itu sense of humor yang tinggi ha-ha-ha," kata Paloh di Hotel Sultan, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).Paloh mengatakan dirinya tetap gembira menerima respon Jokowi. Paloh berujar hubungan komunikasinya dengan Jokowi tetap dijaga, meski juga menjalin hubungan dengan partai di luar koalisi.www.dapatkiu.me

"Kalian nggak nangkap sense of humor yang tinggikan? Ya kita tetap bergembiralah menerima respon secara humoris yang luar biasa dari Pak Jokowi," ujar Paloh."Kalian tahu sendiri hubungan komunikasi harus kita jaga dengan semua pihak, tidak membedakan kawan yang ada di koalisi dalam pemerintah maupun di luar," sambungnya.

Read more...
0 komentar

Jokowi Teken Perpres Organisasi TNI, Ada Posisi Wakil Panglima

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Di susunan organisasi itu, ada posisi wakil panglima TNI.

Perpres itu diteken Jokowi pada 18 Oktober 2019. Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Perpres 66/2019 ini diterbitkan untuk mengganti Perpres 42/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI. 

Salah satu perbedaannya ada di unsur pimpinan Mabes TNI. Kini, ada posisi Wakil Panglima TNI. Berikut bunyi aturannya:www.dapatkiu.me

Pasal 13

(1) Markas Besar TNI meliputi:
a. unsur pimpinan terdiri atas:
1. Panglima; dan
2. Wakil Panglima

Di Pasal 15 dijelaskan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.

Sementara itu di bagian lampiran, disebutkan bahwa posisi Wakil Panglima TNI diisi oleh Pati Bintang 4. 

Read more...
0 komentar

 Daftar Tol yang Tarifnya Naik Bulan Ini




Jakarta - Jika tak ada aral melintang, bulan ini akan ada sejumlah ruas tol yang tarifnya naik. Penyesuaian tarif tak terhindarkan lantaran menjadi bagian dari skema pengembalian investasi yang disepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Badan usaha jalan tol (BUJT) pun diberikan hak mengajukan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali. Meski demikian, penyesuaian juga tetap harus memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014, mulai dari kondisi jalan tolnya, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, keselamatan, unit pertolongan, dan lain sebagainya.

Sejumlah ruas tol akan mengalami penyesuaian tarif hingga akhir 2019. Jasa Marga selaku operator tol terbesar di Indonesia memegang ruas paling banyak yang bakal mengalami penyesuaian tarif.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengungkapkan setidaknya ada lima ruas tol yang dioperasikan langsung oleh induk usaha yang akan mengalami penyesuaian tarif bulan ini.

Penyesuaian tarif kelima ruas tersebut telah diajukan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. http://dapatkiu.me/

Adapun kelima ruas tersebut adalah tol Jagorawi, dalam kota Jakarta, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Palikanci, dan Surabaya Gempol.

"Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa), Palikanci (Palimanan-Kanci), Surgem (Surabaya-Gempol). Itu kan 2 tahun lalu (penyesuaian terakhir), November. Kita sudah sampaikan surat permohonannya ke PUPR," katanya saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Berdasarkan catatan detikcom, tol Jagorawi terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada Agustus 2017. Sedangkan Belmera, Palikanci, Surabaya-Gempol, dan tol dalam kota terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada November 2017.

"Kita memang berharap dalam waktu dekat Jagorawi. Harusnya kan Agustus. Kita masih tunggu PUPR," kata Heru.

Untuk tol di area Jakarta, Corporate Finance Group Head Jasa Marga Eka Setya Adrianto memperkirakan jumlah kenaikan tarif akan ada di sekitar angka 6-7%. Hal tersebut sesuai dengan formula perhitungan kenaikan tarif yang memasukkan komponen besaran inflasi daerah operasional tol.

"Kayaknya sih naik sekitar 6-7% lah. Seharusnya mirip-mirip itu lah nggak jauh dari situ naiknya sesuai inflasi Jakarta," ucap Adri.

Selain kelima ruas tersebut, ada pula ruas-ruas yang dioperasikan anak usaha Jasa Marga yang secara aturan akan mengalami penyesuaian tarif. Salah satunya adalah tol Bali-Mandara yang terakhir kali disesuaikan tarifnya pada November 2017.

Selain ruas-ruas tadi, ada juga ruas tol lainnya yang seharusnya naik tarif sampai akhir tahun mendatang. Ruas-ruas ini terakhir kali mengalami penyesuaian pada Oktober dan November 2017.

Ada pula yang baru beroperasi dua tahun lalu, sehingga pada tahun ini juga seharusnya mengalami penyesuaian.

Berikut daftarnya:
Makassar Seksi IV (penyesuaian tarif terakhir September 2017)
Gempol-Pandaan (Oktober 2017)
Cikampek-Palimanan (Oktober 2017)
Semarang seksi A, B, C (November 2017)
Serpong-Pondok Aren (November 2017)
Ujung Pandang tahap I dan II (November 2017)
Pondok Aren-Viaduct-Ulujami (integrasi)
Padalarang-Cileunyi (Oktober 2015)
Cikampek-Padalarang (Oktober 2015)

Tol Mulai Operasi 2017
Akses Tanjung Priok (Hutama Karya)
Gempol-Pasuruan (Transmarga Jatim Pasuruan)
Kertosono-Mojokerto seksi 2 (Marga Harjaya Infrastruktur)
Semarang-Solo seksi 3 (Trans Marga Jateng)
Palembang-Indralaya seksi 1 (Hutama Karya)
Medan-Binjai seksi 2-3 (Hutama Karya)
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Jasa Marga)
Becakayu seksi IB dan IC (Kresna Kusuma Dyandra Marga)
Soreang-Pasir Koja (Citra Marga Lintas Jabar)
Surabaya-Mojokerto seksi IB, II, III (Jasamarga Surabaya Mojokerto)

Tol dalam kota Jakarta dan Jagorawi sendiri menjadi perhatian setiap kali akan mengalami penyesuaian tarif lantaran sering macet. Namun penyesuaian tarif sendiri tak terhindarkan mengingat diatur dalam PPJT yang sudah ditandatangani dan diatur dalam undang-undang (UU) jalan.

"Proses penyesuaian tarif tol sebenarnya proses yang sudah sewajarnya dilaksanakan. Karena memang ada aturannya di undang-undang dan ada di PPJT. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru.

Heru menjelaskan, dengan aturan tersebut maka sudah sewajarnya setiap tahun bakal ada ruas tol yang mengalami penyesuaian (naik/turun tarif). Terlebih dengan pembangunan jalan tol di Indonesia yang semakin masif.

"Kami harap penyesuaian tarif ini tetap harus dijaga bagi BUJT. Bagaimana mengembalikan investasi dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia tetap kondusif," katanya.

Penyesuaian tarif diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tarif yang ditetapkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.

Kepastian tarif tol menjadi salah satu faktor penentu bagi kelayakan usaha dan keberhasilan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam rangka mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

Adapun tarif tol akan dihitung berdasarkan tiga hal, yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBOK) dan kelayakan investasi. Hal ini tertera di Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Evaluasi dan penyesuaian tarif tol akan dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula, tarif lama dikali 1 ditambah inflasi selama dua tahun terakhir.

Formula ini juga sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang JalanTol.

Adapun pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol akan ditetapkan oleh Menteri PUPR, sesuai Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.



Read more...