-
BERITA NASIONAL
Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros...More
BERITA INTERNASIONAL
Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam...More
OLAHRAGA NASIONAL
Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros...More
OLAHRAGA INTERNASIONAL
Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam...More
Jumat, 29 November 2019
Jakarta -
Fungsionaris Partai Golkar
Sirajuddin Abdul Wahab mengkritik syarat untuk menjadi calon ketua umum
(caketum) Golkar, di mana harus mengantongi surat dukungan minimal 30
persen suara dari DPD tingkat I dan II. Wahab menyebut Ketum Golkar
Airlangga Hartarto mendadak amnesia.
Wahab menyebut Airlangga amnesia karena pada saat Musyawarah Nasional
(Munas) Golkar 2016, dukungan 30 persen didapat melalui pemungutan suara
atau voting. Diketahui, pada Munas 2016 Airlangga hanya mendapatkan 14
suara, sehingga tidak memenuhi lolos sebagai caketum.
Pro-Airlangga ke Pendukung Bamsoet: Berhenti Lempar Opini!
Jakarta -
Pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritik syarat dukungan
tertulis apabila ingin menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Golkar. Ketua Komite Pemilihan Ketum Golkar, Maman Abdurrrahman meminta pendukung Bamsoet berhenti melempar opini ke publik.
"Kami minta, berhentilah melempar opini ke publik, seoalah-olah ada hal yang tidak baik yang sedang direncanakan dalam Munas (Musyawarah Nasional) ini," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).
Maman menjelaskan, dalam AD/ART Golkar tertuang syarat untuk bisa
menjadi caketum, yaitu mendapat dukungan 30 persen dari total suara DPD
tingkat I dan II. Menurutnya, dengan adanya aturan tersebut, tidak ada
hal yang perlu dipersoalkan.www.dapatkiu.me
"Jadi, tidak ada yang perlu
dipertanyakan. Semua sudah jelas di dalam AD/ART. Tinggal kita
menjalaninya saja," ujar pendukung Airlangga itu.
Mengenai syarat
dukungan 30 persen itu memang tertuang dalam AD/ART Golkar Pasal 12
ayat 4 poin a. Bunyi pasal tersebut, 'Pernah menjadi pengurus Partai
Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus
Partai Golkar tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat
Organisasi Pendiri dan yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan
didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara'.
Sebelumnya, pendukung Bamsoet, Sirajuddin Abdul Wahab mengkritik syarat
dukungan tertulis apabila ingin menjadi caketum Golkar. Wahab menyebut
Ketum Golkar Airlanggar Hartarto amensia karena memberlakukan syarat
dukungan tertulis itu.
"Airlangga mendadak amnesia. Pada saat
dirinya maju menjadi caketum Partai Golkar pada Munaslub di Bali tahun
2016 bahwa syarat 30 persen dukungan dalam bentuk pemilihan atau
pemungutan (voting), bukan dalam bentuk dukungan surat administrasi,"
sebut Wahab.
Rabu, 27 November 2019
Shanghai Bikin Jakarta Mirip Kampung di Mata Tito, Begini Perbandingannya
Jakarta - Kota besar di pantai timur Republik Rakyat China ini membuat Jakarta terlihat seperti kampung. Itulah yang dilihat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Begini perbandingan Shanghai dan Jakarta.Shanghai dijuluki sebagai salah satu 'Paris dari Timur', kadangkala disebut pula 'Athena dari Timur'.
Berdasarkan publikasi pemerintah Shanghai tahun 2018, dilansir detikcom, Rabu (27/11/2019), kota di ujung timur Sungai Yangtze ini adalah pusat ekonomi terbesar China. Shanghai merupakan kota pelopor yang membuka diri terhadap ekonomi bebas di negara komunis itu.
Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta mempunyai luas 662,33 km persegi. Sedangkan Shanghai, dilansir dari Biro Statistik Kota Shanghai, punya luas 6.340,5 km persegi. Luas Shanghai sama dengan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) digabung jadi satu, sekitar 6.400 km persegi.www.dapatkiu.me
Untuk jumlah penduduk, Jakarta punya 10.467.629 jiwa (BPS tahun 2018).
Shanghai punya jumlah penduduk 24 juta jiwa pada akhir 2017. Kepadatan
penduduk Jakarta 15.366,87 per km persegi pada 2015. Kepadatan penduduk
Shanghai pada 2017 diperkirakan berkategori menengah, yakni 3.630,50 per
km persegi.
Reuni 212 Mubah, Tapi Tak Boleh Bikin Resah
Jakarta -
Reuni 212 akan berlangsung 2 Desember 2019. Adalah hak bagi setiap warga untuk menghadiri acara itu, namun tak boleh membuat resah.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyebut hukum pelaksanaan Reuni 212
oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 ialah mubah. Namun, Zainut menegaskan
para ASN yang hendak mengikuti kegiatan itu wajib mendahulukan
pekerjaan. Jika merujuk tanggal, 2 Desember 2019 jatuh di hari Senin.www.dapatkiu.me
"Reuni
212 hukumnya mubah atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak
ada larangan. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak
berdosa. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi," kata Zainut Tauhid,
Rabu (27/11/2019).
"Karena pelaksanaan 212 hari kerja dan bagi ASN bekerja itu hukumnya
wajib, maka sesuatu yang wajib tidak bisa diganti dengan yang mubah.
Jadi bagi ASN wajib mendahulukan pekerjaannya," imbuh dia. Zainut menjelaskan lebih jauh soal mubah. Menurutnya, kegiatan yang
bersifat mubah bisa mendatangkan nilai ibadah jika diisi dengan berbagai
kegiatan. Namun jika sesuatu yang mubah diisi kegiatan yang buruk, itu
bisa menyebabkan dosa.
Wakil Ketua Umum MUI itu memilih berprasangka baik. Dia yakin Reuni 212 akan diisi berbagai kegiatan yang positif. "Saya yakin Reuni 212 akan diisi dengan kegiatan dan aktivitas kebaikan," ucap Zainut..Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan Reuni 212 adalah hak warga negara.
Selasa, 26 November 2019
Pada Bupati Ngawi, Kaesang Sempat Tanya soal DPT dan Partai Pengusung
Ngawi -
Kaesang Pangarep
datang ke Ngawi untuk mengangkat sektor pariwisata di kabupaten itu.
Meski begitu, anak bungsu Presiden Joko Widodo itu sempat bertanya-tanya
beberapa hal berbau Pemilu.
"Iya, tadi sudah bertanya jumlah
penduduk berapa, hak pemilih berapa, partai pengusung berapa. Saya jawab
lah namanya anak bertanya ke bapaknya," kata Bupati Ngawi Budi
Sulistyono di Benteng Van den Bosh, Selasa (26/11/2019).www.dapatkiu.me
Bupati yang akrab disapa Kanang itu tampak bangga menyambut kedatangan
Kaesang. Ia merasa terkesan saat sang vlogger mengajaknya swafoto.
"Biasanya kalau bupati menyertai Kaesang, yang diajak selfie Kaesang. Ini yang diajak selfie Mbah Kung (Kanang)," imbuhnya.
Dalam
acara ngopi bersama Forkopimda di Benteng Van den Bosch, Kaesang juga
menyampaikan pujian kepada Kanang yang sudah menjabat hampir dua
periode. Menurut Kaesang, Kanang merupakan sosok yang juga menginspirasi
dirinya.
Dear Gibran, PDIP Jateng Buka Pendaftaran Pilkada 6-12 Desember
Solo -
DPD PDIP Jawa Tengah menetapkan pendaftaran bakal calon peserta Pilkada
2020 dimulai pada pekan depan. Pendaftaran dibuka 6-12 Desember 2019.
Hal
tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, saat
dihubungi wartawan, Selasa (26/11/2019). Pendaftaran dibuka untuk
daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 di Jawa Tengah. "Untuk Jawa Tengah tanggal 6-12 Desember 2019," kata pria yang disapa Bambang Pacul itu.
Bambang juga menanggapi surat dari DPP PDIP tentang pendaftaran
bakal calon peserta Pilkada 2020 yang beredar. Dalam surat itu tertulis
bahwa pendaftaran dibuka serentak di DPP dan seluruh DPD PDIP pada 25-31
November 2019.www.dapatkiu.me
Surat DPP PDIP tersebut ditandangani oleh Bambang
Wuryanto sebagai salah satu Ketua DPP PDIP dan Sekjen PDIP Hasto
Kristiyanto. Surat ditandangani pada 21 November 2019.
"Benar
(ada surat). (Tanggal 25-31 November) itu untuk seluruh DPD. Khusus Jawa
Tengah 6-12 Desember. Ada kekhususan untuk Jawa Tengah," katanya.
Dia menjelaskan, pendaftaran tersebut terbuka untuk umum. Bagi yang
berminat dapat mengambil formulir lalu melengkapi syarat dan
mengembalikannya ke kantor DPD.
"Ambil formulir aja, kemudian
diisi. Terbuka untuk umum. Jadi mengambil dulu, setelah itu
mengembalikan. Kan waktunya satu minggu," tutupnya.
Seperti diketahui, bakal calon yang memastikan akan mendaftar lewat DPD
PDIP Jateng adalah Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka
memastikan akan tetap mendaftar diri sebagai bakal calon wali kota Solo
lewat PDIP. Karena DPC telah menutup pendaftaran, dia akan mendaftar
lewat DPD PDIP Jateng.
"Saya akan daftar di Semarang (DPD PDIP
Jateng). (Waktunya) nunggu dibuka. Nunggu kabar Pak Bambang," kata
Gibran di Solo, Selasa (12/11).
Minggu, 24 November 2019
Diteken Jokowi, Ini Kriteria Orang yang Rentan Terpapar Paham Radikal
Jakarta -
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 ditandatangani
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam aturan ini, diatur langkah-langkah
mencegah terorisme.
PP itu diberi nama 'Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan
Petugas Pemasyarakatan'. Salah satu isinya adalah mencegah orang dari
bahaya terpapar radikalisme.www.dapatkiu.me
"Kontra Radikalisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang
yang rentan terpapar paham radikal terorisme," demikian bunyi Pasal 22
ayat 1 PP Nomor 77 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Minggu (24/11/2019).
Lalu, siapa saja yang rentan terpapar paham radikal terorisme? Dalam ayat 2 disebutkan:
1. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme;
2. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme;
3. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme; dan/atau
4. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme.
Untuk
mencegah paham radikal meluas, perlu dilakukan kontraradikalisasi
secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi,
kontrapropaganda, atau kontra-ideologi.
"Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra
ideologi diatur dengan Peraturan BNPT," demikian bunyi Pasal 27.Dalam PP itu juga diberi aturan perlindungan kepada penyidik, penuntut
umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam
perkara Tindak Pidana Terorisme wajib dari kemungkinan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun
sesudah proses pemeriksaan perkara.
Pelindungan diberikan kepada
istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau anggota
keluarga lainnya. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan
aparat penegak keamanan.
"Dalam waktu paling lama 1x24 jam
terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Polri wajib memberikan pelindungan,"
bunyi Pasal 63.
Gerindra Sebut Pidato Soal Komunis Dibacakan Tanpa Persetujuan Prabowo
Jakarta -
Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, Letjen TNI Tri Legionosuko, kemarin membacakan pidato atas nama Menhan Prabowo Subianto dalam acara bedah buku soal PKI. Belakangan, Gerindra menyebut pidato itu dibacakan tanpa persetujuan Prabowo.
Hal
itu disampaikan oleh Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia
menegaskan bahwa Prabowo tidak hadir di bedah buku 'PKI Dalang dan
Pelaku Kudeta G30S/1965' karya Aminudin Kasti dkk yang berlangsung di
Gedung Lemhannas RI, Sabtu (23/11) kemarin. www.dapatkiu.me
"Yang bacakan pidato
adalah rektor Unhan yang mengatasnamakan Menhan. Setelah kita cek,
naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan,
dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan," kata Dasco
kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
Dengan demikian, Dasco menyebut pidato itu tidak dapat diatasnamakan Prabowo.
"Isi pidato itu kami anggap sebagai pribadi dari rektor Universitas Pertahanan," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam bedah buku itu, Tri mengatakan Prabowo tidak bisa hadir. Dia mengaku membacakan pidato Prabowo.
"Pada
kesempatan ini beliau menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa hadir
karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya saya rektor
Unhan akan membacakan sambutan beliau," ucap Tri pada Sabtu (23/11).
Dalam salah satu bagian pidato, Tri menyebut di era globalisasi ini
paham komunis diduga masih tetap eksis di Indonesia. Sehingga perlu
ditingkatkan kewaspadaan terhadap bahaya paham komunisme.
"Berakhirnya
era perang dingin, muncul era globalisasi tidak berarti bahwa komunisme
turut runtuh, beberapa negara yang menganut ideologi komunis masih
eksis antara lain RRC, Vietnam, Cuba. Dengan demikian idoelogi komunis
dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis. Untuk
itu kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan," kata dia.
Sabtu, 23 November 2019
Berbusana India, Anies Baswedan Hadiri Festival Deepavali
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri Fery Farhati Ganis
menghadiri Festival Deepavali di Ancol. Perayaan festival cahaya ini
digelar Pemprov DKI.www.dapatkiu.me
Bersama istri, Anies mengenakan busana khas
India. Keduanya disambut tarian saat datang sekitar pukul 19.29 WIB,
Sabtu (23/11/2019).
Tampak hadir Duta Besar India untuk Indonesia
Pradeep Kumar Rawat, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko serta
warga India yang berada di Jakarta.
Anies Baswedan sebelumnya mengeluarkan Seruan Gubernur untuk perusahaan
swasta dan sekolah memberikan libur fakultatif bagi umat Hindu untuk
memperingati Hari Raya Deepavali. Libur fakultatif itu diberikan agar
umat Hindu bisa memperingati hari raya tersebut.
Seruan Gubernur
Nomor 6 Tahun 2019 itu dikeluarkan pada Senin (14/10). Pemprov DKI
berharap perusahaan atau sekolah memberikan libur fakultatif pada 27 dan
28 Oktober 2019.
Jumat, 22 November 2019
Bacok Lawan hingga Tewas, 13 Pelaku Tawuran di Bekasi Diamankan Polisi
Jakarta -
Tim Polda Metro Jaya mengamankan 13 pelaku tawuran di Bekasi yang
membacok satu remaja hingga tewas. Tawuran itu sebelumnya dipicu
tantangan salah satu kelompok di media sosial.
Kabid Humas Polda
Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan tawuran itu terjadi pada Minggu
(17/11) sekitar pukul 03.00 WIB. Tawuran itu dipicu tantangan suatu
kelompok kepada kelompok lain di Bekasi.www.dapatkiu.me
"Kronologinya, laporan
ke kelompok namanya Bates bahwa ada temannya dipukul oleh kelompok gang
sebelah, yaitu kelompok Kampung Markan. Mereka menggunakan medsos
menantang kelompok Kampung Markan untuk ketemu di suatu tempat di TKP
sehingga terjadi perkelahian," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta,
Jumat (22/11/2019).
Yusri mengatakan kedua kelompok remaja itu bertemu di Jalan Pramuka,
Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan membawa sejumlah senjata tajam (sajam).
Tawuran pun pecah saat itu. Korban berinisial ADS (15) tidak bisa
melarikan diri hingga dianiaya secara brutal oleh ke-13 tersangka. ADS
dibacok secara bergantian menggunakan senjata tajam.
"Korban
dicegat, dipukul, dihantam sajam. Dari hasil autopsi, tulang atas
tengkorak dan otak terpotong langsung. Pelaku melakukan secara
bersama-sama membacok, karena saat dia mau melarikan diri dengan motor
dan jatuh lalu dibacok oleh pelaku," ungkap Yusri.
Kamis, 21 November 2019
Upayakan Pemulangan HRS, PA 212 Surati Dubes Saudi hingga Kemlu
Jakarta -
Persaudaraan Alumni (PA) 212 terus berupaya agar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab,
pulang ke Tanah Air dan menghadiri Reuni Akbar 212. PA 212 mengaku
telah menyurati Dubes Arab Saudi untuk Indonesia hingga Kementerian Luar
Negeri.
"Kita tetap sedang berupaya. Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi, Kemlu, Komnas HAM, dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab, Kemlu, Komnas HAM, DPR dan kepada pihak kepolisian," ucap Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
"Kita tetap sedang berupaya. Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi, Kemlu, Komnas HAM, dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab, Kemlu, Komnas HAM, DPR dan kepada pihak kepolisian," ucap Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif di DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Slamet berharap ada titik terang terkait masalah pencekalan Habib
Rizieq. Dengan begitu, Habib Rizieq bisa segera kembali ke Tanah Air.www.dapatkiu.me
"Mudah-mudahan ada titik terang di mana letak trouble-nya ya yang membuat beliau dicekal sampai hari ini," ujarnya.
"Mudah-mudahan ada titik terang di mana letak trouble-nya ya yang membuat beliau dicekal sampai hari ini," ujarnya.
Rabu, 20 November 2019
Daftar Berita yang Tak Boleh Kamu Lewatkan Hari Ini
Jakarta -
Selama seharian ini ada beberapa berita yang menarik pembaca. Dari mulai video viral mobil bergoyang di Serang hingga respons Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penolakan dirinya jadi Bos Pertamina.
Pada Rabu (20/11/2019), detikcom merangkum beberapa berita menarik yang tidak boleh Anda lewatkan. Berikut ini daftarnya:
1. UU Keistimewaan DIY Digugat ke MK
Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Felix Juanardo Winata menggugat UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Felix menggugat beberapa pasal, misalnya seperti pasal yang melarang etnis China memiliki di DIY.
Gugatan ini pun mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak, dari
mulai pihak FH UGM sampai mantan anggota DPR Roy Suryo. Berita ini pun
menarik minat pembaca detikcom.
Untuk lebih lengkapnya, silakan simak berita seputar gugatan UU Keistimewaan DIY di sini.
KPK Sita Dokumen Terkait Perizinan Proyek dari Rumah-Kantor GM Hyundai
Jakarta -
KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan proyek yang terkait
kasus Sunjaya dari rumah dan kantor GM Hyundai Engineering Construction,
Herry Jung.
"Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen
perizinan dan proyek terkait perkara gratifikasi Bupati Cirebon dan
pemberian suap oleh tersangka HEJ (Herry Jung)," kata Kabiro Humas KPK
Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
Penggeledahan dilakukan pada 6-7 November 2019. Lokasi yang digeledah
KPK antara lain rumah Herry Jung, tiga kantor Herry Jung, dan satu
kantor PT Cirebon Energi Prasarana.
"Rumah tersangka HEJ di
Permata Hijau, tiga kantor PT Hyundai Jakarta di Gedung BRI 2, Sudirman,
Wisma GKBI Sudirman, dan Menara Jamsostek di Jl Gatot Subroto dan
kantor PT Cirebon Energi Prasarana di Pondok Indah," ucapnya.www.dapatkiu.me
Herry
Jung merupakan GM Hyundai Engineering Construction yang ditetapkan KPK
sebagai tersangka baru dalam kasus yang menjerat Sunjaya ini. Selain
Herry Jung, KPK juga menjerat Sutikno merupakan Direktur King Properti.
Rektor UIN Suska: Ustaz Somad Diberhentikan dengan Terhormat Banget
"Kita sudah mengikuti semua prosedur yang ada untuk mengabulkan surat permohonan pengunduran diri UAS sebagai PNS. Dia kita berhentikan dengan hormat. Dia terhormat banget," kata Rektor UIN Suska Prof Akhmad Mujahidin, Rabu (20/11/2019). http://dapatkiu.me/
Akhmad menjelaskan pihaknya tidak mungkin mempertahankan UAS. Sebab, pengunduran diri sebagai dosen justru datangnya dari ustaz kondang itu sendiri.
"Jadi beliau itu kehormatannya sangat terjaga. Lain hal kalau diperiksa KASN, keputusannya malah diberhentikan tidak hormatkan lain lagi, tentu Rektor mengambil keputusan berdasarkan regulasi di atasnya. Sekarang kan Sekjen (Kemenag) ngasih solusi ya berhentikan dengan hormat ya itukan haknya Rektor, ya sudah kita luruskan saja," kata Akhmad.
Menurut Akhmad, pihaknya sudah menempuh regulasi untuk mengambil keputusan memberhentikan UAS sesuai dengan permintaannya. Pihak kampus dalam tiga pekan berturut-turut sudah melayangkan surat klarifikasi ke UAS.
"Surat kita sampai kok melalui orang dekatnya UAS. Tapi kan tidak ada respons. Terus kita minta pertimbangan ke Sekjen Kemenag dan kita diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan itu," kata Akhmad.
khmad mengatakan surat pertimbangan dari Sekjen Kemenag dijawab pada 8 November 2019. Hanya saja secara resmi diterima pihak kampus pada 12 November 2019.
"Itupun ketika saya ke Jakarta. Terus dikasih tahu surat resmi sudah selesai saya jemput. Terus tanggal 13-nya kita musyawarah pimpinan kita sikapi, ya akhirnya ya sesuai dengan permintaannya (UAS) ya kita luluskan permohonannya untuk berhentikan dengan hormat," kata Akhmad.
Di mata Rektor UIN Suska, UAS dinilainya merupakan aset sebagai ulama yang berwibawa dan memiliki jemaah yang banyak. Dia berharap UAS semakin berkembang usai tak lagi berada di dunia kampus.
"Semoga setelah tidak di akademik lagi, semakin eksis, berkembang, semakin baik ya komunikasinya dengan berbagai pihak, itu saja (harapan)," kata Akhmad.
UAS mundur karena alasan kesibukan. Akhmad mengatakan sikap UAS merupakan contoh elegan.
"Ketika beliau (UAS) merasa dirinya nggak bisa menjalankan menjalankan kewajibannya sangat baik, pengunduran diri jalan yang diizinkan oleh peraturan perundangan. Pegawai negeri berhenti itu nomor satunya atas permintaan sendiri. Itu urutan tertinggi, elegan nggak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti ya kan, karena mundur, ya sudah selesai, itu normal saja," tutup Akhmad.
Selasa, 19 November 2019
Anies Bebas Tugaskan Anggota Satpol PP yang Diduga Bobol ATM
Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebastugaskan anggota Satpol PP yang terlibat dugaan pembobolan ATM. Anies berharap proses hukum berjalan.
"Bukan hanya diungkap tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan dan proses hukumnya biar jalan," ucap Anies kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).Anies menilai kasus ini sudah berada di ranah hukum. Sehingga, harus diusut sampai tuntas.
"Kalau semua tindak pidana tentu harus diproses hukum. Dan dituntaskan secara hukum," ucap Anies. Sebelumnya, anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MR diduga melakukan penarikan uang di ATM tanpa mengurangi saldo alias membobol ATM. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, sudah angkat bicara tentang hal tersebut.www.dapatkiu.me
"Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama. Bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi," ucap Arifin, Senin (18/11).Informasi cara pengambilan uang tanpa mengurangi saldo itu tersebar sehingga beberapa orang melakukannya. Kasus ini, kata Arifin, sedang diselidiki Polda Metro Jaya.
"Sebenarnya total ada 12 orang (yang akhirnya melakukan). Tapi ada beberapa orang yang dipanggil kemudian ada itikad mengembalikan uang tersebut ke Bank DKI. Jadi beberapa orang sudah selesai urusannya. Nah, tinggal beberapa orang lagi," ucap Arifin.
"Bukan hanya diungkap tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan dan proses hukumnya biar jalan," ucap Anies kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).Anies menilai kasus ini sudah berada di ranah hukum. Sehingga, harus diusut sampai tuntas.
"Kalau semua tindak pidana tentu harus diproses hukum. Dan dituntaskan secara hukum," ucap Anies. Sebelumnya, anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MR diduga melakukan penarikan uang di ATM tanpa mengurangi saldo alias membobol ATM. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, sudah angkat bicara tentang hal tersebut.www.dapatkiu.me
"Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama. Bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi," ucap Arifin, Senin (18/11).Informasi cara pengambilan uang tanpa mengurangi saldo itu tersebar sehingga beberapa orang melakukannya. Kasus ini, kata Arifin, sedang diselidiki Polda Metro Jaya.
"Sebenarnya total ada 12 orang (yang akhirnya melakukan). Tapi ada beberapa orang yang dipanggil kemudian ada itikad mengembalikan uang tersebut ke Bank DKI. Jadi beberapa orang sudah selesai urusannya. Nah, tinggal beberapa orang lagi," ucap Arifin.
Tito Ingin Pilkada Langsung Cuma untuk Daerah Demokrasi Dewasa, Ukurannya?
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan perlu indeks kedewasaan berdemokrasi
(Democratic Maturity Index) untuk mengevaluasi daerah mana yang bisa
melanjutkan Pilkada langsung, dan mana yang tidak. Apa itu indeks
kedewasaan berdemokrasi?
Ide Mendagri Tito untuk membuat indeks
kedewasaan berdemokrasi ini pun mendapat tanggapan dari Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem menyebut saat ini sudah
banyak kajian terkait pilkada. Pun sudah ada beberapa indeks untuk
mengukur kualitas demokrasi.
"Kajian soal pilkada sudah banyak
dilakukan, baik yang dilakukan lembaga negara seperti LIPI, Litbang
Kemendagri, maupun institusi lembaga penyelenggara pemilu, dan juga oleh
pihak universitas dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu kita juga
sudah memiliki berbagai studi indeks yang berkaitan dengan pilkada dan
pemilu. Misal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kerawanan Pemilu
dari Bawaslu, Indeks Persepsi Korupsi dari TII (Transparency
International Indonesia), dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif
Perludem, Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (19/11).
Namun sayangnya, menurut Titi selama ini rekomendasi dari beberapa
kajian itu belum diikuti oleh tindak lanjut konkret. Rekomendasi ini
belum diadopsi ke dalam regulasi yang dibuat.
Untuk melengkapi
evaluasi kemantangan dalam berdemokrasi, yang diperlukan justru indeks
demokrasi internal partai. Menurutnya, indeks ini diperlukan untuk
memangkas masalah pendidikan politik.www.dapatkiu.me
"Yang lebih diperlukan
adalah indeks demokrasi internal partai politik (Intra-Party Democracy
Index), untuk mendorong fungsionalisasi partai politik sehingga problem
pendidikan politik dan belum berjalannya kaderisasi untuk menghasilkan
rekrutmen kepemimpinan terbaik dalam pengisian pejabat publik bisa
dijawab oleh partai dengan menghadirkan kader-kader terbaiknya,"
tuturnya.
Tito lantas menyebut beberapa negara yang sudah membuat Indeks Demokrasi Internal Parpol ini. Beberapa di antaranya seperti Mongolia, Israel dan beberapa negara Eropa.
Senin, 18 November 2019
Kapolda Sumut: Tersangka Teroris Bom Medan Ingin Dirikan Negara Sendiri
Medan -
Polisi menyebut kelompok tersangka teroris terkait aksi bom
bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumut, berniat mendirikan negara
sendiri.www.dapatkiu.me
"Mereka ingin mendirikan negara sendiri. Masa orang
Indonesia tidak tahu menyanyikan 'Indonesia Raya', Pancasila juga tidak
tahu. Tadi juga ada yang mengaku menyesal," kata Kapolda Sumut Irjen
Agus Andrianto di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Senin
(18/11/2019).
Kelompok tersangka teroris yang ditangkap Densus 88/Antiteror menurut Kapolda merupakan kelompok terlatih."Kelompok ini kelompok yang melakukan pengajian khusus, jumlahnya
tertentu, orang-orangnya tertentu. Ada yang memiliki kemampuan merakit,
ada yang mempunyai kemampuan merekrut," jelas Agus. "Rata-rata masih pada muda," kata Agus.
Dari penangkapan tersangka teroris dari berbagai wilayah di Sumut dan
Aceh, polisi berhasil mengamankan rangkaian bom, bahan peledak yang
sudah diracik, senjata api rakitan, senapan angin, panah, dan senjata
tajam berjenis sangkur. Para terduga teroris ini diketahui melakukan pelatihan di daerah Kabupaten Karo, Sumut.
Saat Tjahjo Diwanti-wanti 'Balas Dendam' Pegawai Negeri
Jakarta -
Perampingan birokrasi dengan memangkas eselon dalam periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dinilai rawan. Tjahjo Kumolo
yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) diminta hati-hati
mengeluarkan kebijakan.
Pemangkasan eselon itu termaktub dalam
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang
ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para
Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan
Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah
strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan
V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai
peta jabatan di masing-masing instansi.
Persoalan ini lantas
memancing anggota Komisi II DPR Cornelis mempertanyakan tata kelola
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini di bawah kendali Tjahjo. Dia turut
menyoroti latar belakang Tjahjo sebagai politikus PDIP.www.dapatkiu.me
"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit
besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini,
karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di
lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa
nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja
(raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(18/11/2019).
Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam
mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat
para ASN marah ke PDIP."Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Minggu, 17 November 2019
Erick Thohir Bongkar Pasang Bos BUMN, Seperti Apa Kriteria yang Dicari?
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir bakal bongkar pasang bos BUMN. Dirinya akan menjaring
calon-calon bos perusahaan pelat merah selama setahun ke depan. Seperti
apa kriteria yang dicari?www.dapatkiu.me
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang
Komunikasi Publik Arya Sinulingga menjelaskan bahwa karakter pemimpin
perusahaan pelat merah yang dicari disesuaikan dengan beberapa faktor.
"Disesuaikan
dengan kondisi pasar, disesuaikan dengan industrinya, disesuaikan
dengan manajemennya, pasti itu," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Minggu (17/11/2019).
Menurutnya calon bos BUMN yang bakal dijaring kementerian tak berasal
dari kalangan politik. Selain itu calon-calon yang dijaring harus
memiliki rekam jejak yang bagus."Secara akuntabilitas juga baik ya punya track record yang baik juga lah," tambahnya.
Dihubungi
terpisah, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas
Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai calon bos BUMN yang akan dipilih
Erick harus bisa menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu menjadi agen
pembangunan dan mencari keuntungan."Pimpinan BUMN yang ideal adalah yang mampu mengkombinasikan tugas BUMN
sebagai agent of development (PSO) sekaligus tugas lainya sebagai
entitas yang mampu creating profit," jelasnya.
Dalam konteks di
atas, menurutnya penting seorang pemimpin menguasai aspek kepemimpinan
visioner, kemampuan pemahaman bisnis yang kuat, kemampuan melaksanakan
manajemen perubahan, serta menjaga integritas yang kuat.
"Dengan syarat dasar ini mustinya kandidat CEO BUMN bisa diharapkan berkinerja optimal," tambahnya.
Kakanwil Curhat ke Menag Pembangunan Asrama Haji Aceh Mangkrak 6 Tahun
Banda Aceh -
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Aceh M Daud Pakeh melaporkan
pembangunan gedung Asrama Haji Aceh yang mangkrak selama enam tahun ke Menteri Agama Fachrul Razi. Dia mengaku status hukum gedung tersebut tidak jelas.
Laporan tersebut disampaikan Daud saat memberikan kata sambutan dalam acara pertemuan Menag dengan ASN Kemenag serta ulama Aceh. Pertemuan digelar di Kompleks Asrama Haji di Banda Aceh, Minggu (17/11/2019) sore.www.dapatkiu.me
"Terkait
dengan pembangunan Asrama Haji yang mangkrak sejak tahun 2013, Komisi
VIII DPR RI sudah meminta agar ini diproses segara agar statusnya
jelas," kata Daud di depan Menag Fachrul.
"Kalau memang ada proses hukum harus jelas, kalau memang tidak ada juga
harus ada rekomendasi dari pihak terkait sehingga Komisi VIII dapat
menyetujui anggaran untuk (pembangunan) Asrama Haji," jelas Daud.
Menurutnya, Asrama Haji Aceh yang ada sekarang hanya dapat menampung satu kloter setiap harinya. Jika ada sedikit kendala, proses penampungan jemaah dapat terganggu."Asrama Haji Aceh sama dengan embarkasi di provinsi lainnya," ungkap Daud
Sabtu, 16 November 2019
Densus 88 Tangkap Sejumlah Terduga Teroris di Aceh
Jakarta -
Densus 88 Antiteror
kembali menangkap terduga teroris usai peristiwa bom bunuh diri di
Mapolrestabes Medan. Penangkapan dilakukan di Aceh.
"Betul ada
upaya penegakan hukum di beberapa wilayah," ujar Karopenmas Divisi Humas
Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Sabtu (16/11/2019).www.dapatkiu.me
Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah teroris yang ditangkap sebanyak 5 orang, salah satunya perempuan. Namun, Dedi belum bisa menyebutkan jumlah pasti terduga teroris yang berhasil ditangkap. "Untuk jumlah belum bisa disebutin karena tim masih di lapangan," ujarnya
Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan, kepolisian
terus melakukan pengejaran terduga teroris usai bom bunuh diri di
Mapolrestabes Medan. Pengejaran dilakukan hingga ke luar daerah Sumatera
Utara. Dia mengungkapkan, ada tiga terduga teroris di Aceh yang sudah
diamankan.
"Yang dari Aceh juga kami kejar, sudah tiga orang yang kami tangkap Aceh," jelas Agus, Sabtu (16/11/2019).
2 Teroris yang Tewas Baku Tembak Perakit Bom Mapolrestabes Medan
Medan -
Dua terduga teroris tewas dalam baku tembak dengan tim Densus
88 Polri di Hamparan Perak, Deliserdang, Sumatera Utara. Keduanya
diketahui sebagai perakit bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan.
Kapolda
Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto mengatakan penangkapan itu terjadi
pada pukul 10.50 WIB tadi. Tim Densus menangkap tiga pelaku jaringan
kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Dua di antaranya tewas
setelah melawan petugas.
"Di mana saat penangkapan tersebut
mereka melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Sehingga dua dari tiga
pelaku itu meninggal dunia. Keduanya berjenis kelamin laki-laki. Satu
lagi ditangkap dan sekarang sudah di Mako Brimob Polda Sumut," kata
Kapolda Irjen Agus Andrianto kepada para wartawan di RS Bhayangkara TK
II Medan, Sabtu (16/11/2019).
Agus menyebutkan ketiganya itu yakni A, K dan P. Di tangan mereka,
petugas menyita dua senjata tajam dan satu senjata api rakitan.www.dapatkiu.me
"Mereka
itu justru yang merakit yang selama ini membaiat juga bersama
teman-temannya. Saat ini, totalnya ada 18 orang yang sudah diamankan.
Termasuk, tiga orang di Aceh, tiga orang di Hamparan Perak (2 tewas) dan
dua lainnya di Jermal. Semuanya ini ada kaitannya dengan bom bunuh diri
di Polrestabes Medan," tambah Agus.Agus menambahkan jaringan pelaku bom bunuh diri ini cukup banyak.
Sehingga, dia meminta masyarakat supaya melaporkan ke pihak berwajib
jika ada orang yang mencurigakan.
Untuk korban tewas, saat ini sedang ditangani oleh tim Labfor Polda Sumut. Nantinya jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga.
Jumat, 15 November 2019
Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina
Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok itu
dikabarkan bakal menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).
Serikat
pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di
sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang
yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat
dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa
maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina,
baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.www.dapatkiu.me
"Kalau
ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan
lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham
Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader
Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang
baik," ucapnya.
Ini Kesaksian Polisi Korban Luka saat Bom Medan Meledak
Medan -
Aipda Deni Hamdani menceritakan kejadian bom bunuh diri di
Mapolrestabes Medan. Serpihan tubuh pelaku Rabial Muslim Nasution
menempel di bajunya pasca-ledakan.
"Saat itu mau apel, saya nggak
jauh dari pelaku. Saat meledak dagingnya nempel di baju saya," kata
Deni saat dikunjungi Pangdam I BB di RS Bhayangkara Medan, Jumat
(15/11/2019).
Korban lainnya, Kasi Propam Polrestabes Medan, Kompol Abdul Mutolib menyebut pelaku diduga ingin langsung menyasar ke polisi.
"Dia itu mau menghantam yang berpakaian dinas, saat itu kan mau apel
seksi. Di situ juga ada apel intel, mungkin dikiranya bukan polisi.
Jaraknya dua meter saja dari saya," jelas Abdul Mutolib.
"Dia
disetop Provost, saat itu dia langsung mijit (tekan) tombol. Begitu
meledak mayatnya terlempar ke atas. Mungkin saya terkena serpihan kaleng
ini," imbuh Abdul Mutolib. www.dapatkiu.me
Ipda Deni dan Kompol Abdul Mutolib
saat ini tengah dirawat di RS. Bhayangkara Medan. Kepala Rumkit Kombes
dr. A Ginting mengatakan semua korban luka akan dirawat paling lama
tujuh hari sejak kejadian.
Kamis, 14 November 2019
Kecelakaan 2 Bus di Tol Cipali, 8 Orang Tewas
Jakarta -
Kecelakaan yang melibatkan dua bus di Tol Cipali menewaskan 8 orang. Selain itu, 6 orang dilaporkan mengalami luka berat.
"Infomasinya
benar ada kecelakaan tersebut, bus Sinar Jaya dan Arimbi. Delapan orang
meninggal dan 6 orang mengalami luka berat," kata petugas call center
NTMC Polri, Yudi, ketika dikonfirmasi detikcom, Kamis (14/11/2019)
Diberitakan sebelumnya, kecelakaan terjadi di KM 117 Tol
Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Jakarta. Kecelakaan terjadi sekitar pukul
00.00 WIB.www.dapatkiu.meSaat ini petugas masih melakukan evakuasi. Petugas Senkom Tol Cipali
menuturkan proses evakuasi memakan waktu lama karena bus yang terlibat
kecelakaan membawa penumpang.
"Info selanjutnya masih belum fix
semuanya, masih penanganan, kan dua mobil, mobilnya bus semua, ada
penumpang semua," jelas petugas itu.
Dishub DKI Bakal Sita Skuter Listrik yang Melintas di JPO-Trotoar
Jakarta -
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta pengguna skuter listrik melintas di jalur sepeda. Bagi yang melanggar, Dishub DKI bakal menyita skuter listrik tersebut.
"Jika
bandel pengemudinya akan kami stop dan otopednya ditahan, ini berlaku
untuk semua skuter baik GrabWheels ataupun pribadi," kata Kepala Dinas
Perhubungan DKI Syafrin Liputo seperti dikutip Antara, Rabu
(13/11/2019).www.dapatkiu.me
Imbauan ini disampaikan usai tewasnya pengguna GrabWheels bernama Ammar
dan Wisnu yang ditabrak pengendara mobil. Dishub DKI juga sudah
berkoordinasi dengan pihak Grab supaya skuter listrik tidak dioperasikan
di luar jalur sepeda."Kami sudah katakan pada operator (Grab) agar escooter tidak
dioperasikan di trotoar, lalu Jembatan Penyebrangan Orang, kalau mau
beroperasi silakan masuk ke jalur sepeda," kata Syafrin.Sebelumnya diberitakan, dua orang bernama Ammar dan Wisnu tewas akibat
akibat tertabrak mobil jenis sedan jenis Toyota Camry di sekitaran fX
Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (10/11) dini hari, saat menggunakan
skuter listrik GrabWheels.
Salah satu korban selamat dalam
peristiwa itu, Fajar mengatakan, mereka terdiri dari Ammar, Wisnu,
Bagus, Fajar, Wanda, dan Wulan menyewa tiga otopet listrik layanan
GrabWheels pada Minggu dini hari (9/11) dari Pintu 3 Kawasan Gelora Bung
Karno menuju arah fX Sudirman.
Selasa, 12 November 2019
Mendagri Tito Ingatkan Program Pemda Harus Sinkron dengan Pemerintah Pusat
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
meminta pemerintah daerah (Pemda) membuat program yang sinkron dengan
program pemerintah pusat. Tito mengatakan ada lima program utama dari
pemerintah pusat.
"Supaya daerah juga membuat program kerja anggaran, sebelum diketok di APBD, mereka juga memasukkan program-program pusat, seperti lima itu yang disebut bapak Presiden. Yaitu, mengenai pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat itu adalah reformasi birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi," kata Tito di Harris Hotel Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11/2019).
"Supaya daerah juga membuat program kerja anggaran, sebelum diketok di APBD, mereka juga memasukkan program-program pusat, seperti lima itu yang disebut bapak Presiden. Yaitu, mengenai pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyegaran regulasi, keempat itu adalah reformasi birokrasi, dan terakhir transformasi ekonomi," kata Tito di Harris Hotel Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (12/11/2019).
Untuk itu, kata Tito, pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi nasional
Indonesia Maju antara pemerintah pusat dan daerah. Rencananya, para
kepala daerah dan juga pimpinan DPRD hingga jajaran kepolisian di daerah
bakal hadir.www.dapatkiu.me
"Besok, kita rakor nasional. Namanya Rakornas Indonesia Maju pemerintah pusat dan daerah. Forkopimda. Nanti yang hadir hampir 3.000, mulai dari kepala daerah tingkat I, tingkat II, gubernur, bupati, walikota ya. Kemudian ada Ketua DPRD tingkat I, tingkat II, ada Pangdam, Dandim, Danrem, lalu Kajari, juga Kapolres. Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, para Menteri, sejumlah Menteri, Menko, lalu KPK, BPK, penegak hukum, Panglima TNI, Kapolri, yang tujuan utamanya adalah menyinergikan dan mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, dari pusat disesuaikan di daerah," ucapnya.
"Besok, kita rakor nasional. Namanya Rakornas Indonesia Maju pemerintah pusat dan daerah. Forkopimda. Nanti yang hadir hampir 3.000, mulai dari kepala daerah tingkat I, tingkat II, gubernur, bupati, walikota ya. Kemudian ada Ketua DPRD tingkat I, tingkat II, ada Pangdam, Dandim, Danrem, lalu Kajari, juga Kapolres. Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, para Menteri, sejumlah Menteri, Menko, lalu KPK, BPK, penegak hukum, Panglima TNI, Kapolri, yang tujuan utamanya adalah menyinergikan dan mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan, dari pusat disesuaikan di daerah," ucapnya.
Sebut Mega Beri Sebundel Aturan PDIP, Gibran: Masih Bisa Daftar
Solo -
Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyebut DPP PDIP melanggar peraturan partai jika membuka pendaftaran calon kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait pernyataan Rudy tersebut.
Seperti diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang ingin mengikuti Pilkada Surakarta 2020. Meski DPC PDIP Surakarta menutup pintu, DPD dan DPP PDIP masih membuka peluang bagi Gibran.
Seperti diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang ingin mengikuti Pilkada Surakarta 2020. Meski DPC PDIP Surakarta menutup pintu, DPD dan DPP PDIP masih membuka peluang bagi Gibran.
Gibran mengatakan telah
melangkah sesuai peraturan. Dia telah berkonsultasi dengan
petinggi-petinggi partai, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri."Ketika saya tahu pendaftaran (DPC) tutup, saya nggak protes, tapi
setelah itu saya konsultasi ke beberapa senior. Pak Rudy paling awal
saya sowani, baru ke Pak Bambang Pacul (Ketua DPD PDIP Jawa Tengah),
baru ke yang lain," kata Gibran di Sunan Hotel Solo, Selasa
(12/11/2019).
"Saya konsultasi 'Bapak, Ibu, ini saya masih bisa nggak berkesempatan
mendaftar?' Jawabannya bisa Pak Bambang Pacul bisa, Mbak Puan juga
pernah statement 'bisa dong'. Bu Mega juga sudah memberikan saya satu
bundel peraturan partai, masih bisa (mendaftar). Di aturan itu ada.
Masih bisa," ujar Gibran.www.dapatkiu.me
Gibran mengaku belum tahu kapan akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada Surakarta. Namun dia mengatakan akan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jateng.
"Nunggu dibuka (pendaftaran). Nunggu kabar Pak Bambang. Nanti (daftar) lewat Semarang (DPD PDIP Jateng)," katanya.Diberitakan sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo menyebut DPP PDIP melanggar peraturan partai nomor 24 tahun 2017 jika mengambil calon di luar penjaringan DPC PDIP. Bahkan dia menyebut DPC tidak perlu ada karena merasa tidak dianggap.
Gibran mengaku belum tahu kapan akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilkada Surakarta. Namun dia mengatakan akan mendaftarkan diri melalui DPD PDIP Jateng.
"Nunggu dibuka (pendaftaran). Nunggu kabar Pak Bambang. Nanti (daftar) lewat Semarang (DPD PDIP Jateng)," katanya.Diberitakan sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo menyebut DPP PDIP melanggar peraturan partai nomor 24 tahun 2017 jika mengambil calon di luar penjaringan DPC PDIP. Bahkan dia menyebut DPC tidak perlu ada karena merasa tidak dianggap.
Senin, 11 November 2019
Gagasan-gagasan Perang Menhan Prabowo
Jakarta -
Gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlontar dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI. Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai konsep Pertahanan Rakyat Semesta yang masih berlaku hingga saat ini.
"Dan
terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira
sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa
pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Prabowo mengakui, saat ini teknologi pertahanan Indonesia memang bukan nomor satu. Tapi jika Indonesia terlibat perang, Prabowo mengatakan konsep Pertahanan Rakyat Semesta akan diterapkan.
"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu,
istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa
mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan
kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.www.dapatkiu.me
"Tetapi
pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat
Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang
akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The
Total Peoples War," imbuhnya.
Prabowo mengatakan dalam konsep
Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat jadi komponen terpenting pertahanan
negara. Dia meyakini dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa
dijajah lagi oleh negara lain. "Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa
setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," terang Prabowo.
"Jadi
mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, Ibu
Ketua (Ketua Komisi I Meutya Hafid), bahwa Indonesia tidak mungkin
diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen
pertahanan negara," sambungnya.
Eks Danjen Kopassus ini
mengatakan konsep pertahanan Indonesia bersifat defensif yang artinya
tidak akan mengganggu negara lain. Namun, dia mengatakan Indonesia juga
tidak boleh membiarkan jika ada negara lain yang mengganggu.
"Jadi
wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga
kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain.
Pimpinan politik kita, dan saya yakin Saudara-saudara sekalian yang
mewakili partai politik, yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak
ingin mengganggu bangsa lain, mana pun," jelasnya.
"Tapi juga
kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita,
kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain," imbuh eks Danjen Kopassus itu.
Surya Paloh: Tekad NasDem Sukseskan Jokowi-Buka Komunikasi ke Oposisi
Jakarta -
Ketua Umum Partai NasDem
menyebutkan dua tekad partai mereka yang disimpulkan dari Kongres II
NasDem. Surya Paloh menyebut tekad yang pertama adalah mensukseskan
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kita
baru saja menyelesaikan Kongres ke-2 yang kita laksanakan bersama
selama kurang lebih 4 hari. Suasana kongres yang begitu luar biasa dalam
berbagai pembahasan yang telah dilakukan semuanya mencapai satu titik
kesimpulan bersama," kata Surya Paloh di JI Expo, Kemayoran, Jakarta
Pusat, Senin (11/11/2019).
"Partai ini harus tetap meneguhkan
tekad dan semangatnya untuk tetap membantu suksesnya jalan roda
administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin,"
imbuh dia.Surya Paloh berbicara soal membuka ruang komunikasi kepada pihak-pihak yang di luar pemerintahan. Ini juga jadi tekad NasDem.www.dapatkiu.me
"Partai
ini juga meneguhkan sikapnya diperlukan terus menerus upaya membuka
ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan
elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di
luar pemerintahan. Ini kedua tekad kita," tegas Surya Paloh.
Sabtu, 09 November 2019
Dituding Gelapkan Anggaran Pemprov DKI, Eks Staf Ahok Akan Lapor Polisi
Jakarta -
Eks staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok,
Ima Mahdiah, tak terima disebut netizen di Twitter terima gaji dari
konglomerat dan menggelapkan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ima berencana
mempolisikan netizen tersebut.www.dapatkiu.me
Ada dua netizen yang diminta Ima untuk menunjukkan bukti yakni akun Twitter @_haye_ dan @PanglimaHansip. Ima
memberi waktu 3x24 jam kepada kedua akun tersebut untuk menunjukkan
bukti. Bila tidak dapat dilakukan, Ima akan mempolisikan kedua akan
tersebut.
"Untuk @_haye_ dan @PanglimaHansip saya tunggu 3x24 jam
untuk mencari bukti jika saya digaji oleh konglomerat pada masa bantu
BTP di DKI dan gelapkan anggaran seperti yang dituduhkan. Jika tdk bisa
membuktikan maka saya akan laporkan balik," demikian cuit Ima di akun
Twitternya, @imadya, seperti dilihat detikcom, Sabtu (9/11/2019).
Dikonfirmasi mengenai cuitan tersebut, Ima menjelaskan tudingan terhadapnya terjadi setelah dirinya bicara soal temuan kejanggalan penyusunan anggaran 2020 di Pemprov DKI Jakarta pada salah satu stasiun televisi nasional. Dia tak ingin tudingan tanpa bukti yang dicuitkan kedua akun tersebut mempengaruhi pikiran publik.
"Jadi kemaren ada yang biasa, mungkin habis tampil di Mata Najwa bongkar anggaran ini banyak serangan tuh dateng kan. Cuma saya gini, kalau yang hoax itu kadang ada masyarakat memang dia ini kepengaruh. Nah yang kepengaruh ini saya takut kepengaruh karena di situ ditulisnya kan menggelapkan anggaran, anggaran dimana?" kata Ima saat ditemui di Jalan Arteri Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakbar, Sabtu (9/11/2019)
Kritik MU, Herrera: Di Sana Sepakbola Bukan yang Terpenting
Manchester - Gelandang Paris St. Germain Ander Herrera mengkritik bekas klubnya, Manchester United. Menurut Herrera, MU terkadang tidak memperioritaskan sepakbola.
Keputusan Herrera diyakini karena MU tidak mau menaikkan gajinya. Padahal selama ini Herrera menjadi bagian penting di lini tengah Setan Merah, dan kepergian dia membuat fans gusar.
Dalam wawancara dengan So Foot, pemain berusia 30 tahun itu enggan menuduh secara apakah MU fokus mengeruk keuntungan semata ketimbang sepakbola. Herrera cuma mengatakan bahwa sesungguhnya dia merasa sangat bahagia di MU.
"Dulunya aku sangat gembira di klub yang menakjubkan itu," ujar Herrera dilansir ESPNFC. "Aku sangat bersyukur dengan suporternya, Terus terang, aku sangat gembira di sana."
"Bagaimanapun, di klub itu ada beberapa waktu bahwa aku merasa bahwa sepakbola bukanlah hal yang paling penting. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak tahu tapi sepakbola bukanlah hal terpenting di Manchester."
"Aku tidak ingin membandingkan. Semua yang kutahu adalah bahwa di sini aku merasa aku sedang bernapaskan sepakbola di semua sisi. Aku menyukainya."
Jumat, 08 November 2019
Surya Paloh dan Anies Masuk Bareng ke Arena Kongres NasDem
Jakarta -
Gubernur DKI, Anies Baswedan, ikut menghadiri pembukaan Kongres II NasDem. Anies pun masuk arena kongres bersama dengan Ketum NasDem, Surya Paloh.
Pantauan
detikcom, Surya Paloh masuk ke arena Kongres NasDem di JI Expo,
Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019) sekitar pukul 19.17 WIB. Dia
ditemani sejumlah kader NasDem, salah satunya Sekjen NasDem Jhonny G
Plate yang berjalan di sebelah kirinya.
Di antara deretan kader NasDem itu, ada pula Anies yang ikut masuk
bersama Surya Paloh. Awalnya, Anies berjalan agak di belakang Paloh.
Tapi kemudian sempat ada momen Anies berjalan di sisi kanan Paloh. Tak ada interaksi langsung antara Anies dan Paloh. Keduanya tampak menyapa kader-kader NasDem yang menyambut. www.dapatkiu.me
Di
lokasi acara, Anies dan Paloh lalu duduk di satu baris namun tidak
bersebelahan. Posisi duduk keduanya dipisahkan oleh Jan Darmadi. Saat ini, pembukaan Kongres II NasDem masih berlangsung. Anies rencananya akan memberikan sambutan di acara ini.
Kamis, 07 November 2019
Kecelakaan Truk dan Pick Up di Tol Wiyoto Wiyono KM 11, Satu Orang Tewas
Jakarta - Kecelakaan antara mobil truk dan mobil pick up terjadi di Jalan Tol Ir. Wiyoto wiyono tepatnya km 11.600, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Satu orang meninggal dunia.
"Pengemudi kendaraan Suzuki Pick up atas nama saudara Saiman meninggal dunia di TKP," ujar Plt Kasatlantas Polres Jakarta Utara Ipda Farmal dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2019).
Disebutkan, kendaraan truk dikemudikan oleh Sujarmin melaju dari arah selatah ke Utara dilajur kiri tepatnya di km 11.600. Kemudian truk menabrak mobil pick up yang tengah berhenti di lajur kiri, karena adanya gangguan. http://dapatkiu.me/
"Kendaraan truk box dikemudikan saudara Sujarmin melaju dari arah selatah ke Utara, dilajur kiri tepatnya di km 11.600. Menabrak kendaraan pick up yang dikemudikan saudara Saiman yang sedang berhenti di lajur kiri, akibat gangguan teknis," kata Farmal.
Kecelakaan disebutkan terjadi pada pukul 06.00 WIB. Farmal mengatakan kedua kendaraan dalam kondisi rusak dan telah ditangani pihak kepolisian.
"Kedua kendaraan yang terlibat rusak," tuturnya
Rabu, 06 November 2019
Soal Wajah Cerah Usai Temui Presiden PKS, Paloh: Jokowi Humornya Tinggi
Jakarta -
Ketua Umum NasDem Surya Paloh merespons santai sapaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wajahnya tampak cerah setelah bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Dia menyebut selera humor Jokowi tinggi.
"Masa kalian nggak tanggap? Pak Jokowi itu sense of humor yang tinggi ha-ha-ha," kata Paloh di Hotel Sultan, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).Paloh mengatakan dirinya tetap gembira menerima respon Jokowi. Paloh
berujar hubungan komunikasinya dengan Jokowi tetap dijaga, meski juga
menjalin hubungan dengan partai di luar koalisi.www.dapatkiu.me
"Kalian nggak nangkap sense of humor yang tinggikan? Ya kita tetap bergembiralah menerima respon secara humoris yang luar biasa dari Pak Jokowi," ujar Paloh."Kalian
tahu sendiri hubungan komunikasi harus kita jaga dengan semua pihak,
tidak membedakan kawan yang ada di koalisi dalam pemerintah maupun di
luar," sambungnya.
Jokowi Teken Perpres Organisasi TNI, Ada Posisi Wakil Panglima
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Di susunan organisasi itu, ada posisi wakil panglima TNI.
Perpres
itu diteken Jokowi pada 18 Oktober 2019. Dalam pertimbangannya, Jokowi
menilai perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan
organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu,
Perpres 66/2019 ini diterbitkan untuk mengganti Perpres 42/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
Salah satu perbedaannya ada di unsur pimpinan Mabes TNI. Kini, ada posisi Wakil Panglima TNI. Berikut bunyi aturannya:www.dapatkiu.me
Pasal 13
(1) Markas Besar TNI meliputi:
a. unsur pimpinan terdiri atas:
1. Panglima; dan
2. Wakil Panglima
Di
Pasal 15 dijelaskan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator
pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra
Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Panglima.
Sementara itu di bagian lampiran, disebutkan bahwa posisi Wakil Panglima TNI diisi oleh Pati Bintang 4.
Daftar Tol yang Tarifnya Naik Bulan Ini
Badan usaha jalan tol (BUJT) pun diberikan hak mengajukan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali. Meski demikian, penyesuaian juga tetap harus memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014, mulai dari kondisi jalan tolnya, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, keselamatan, unit pertolongan, dan lain sebagainya.
Sejumlah ruas tol akan mengalami penyesuaian tarif hingga akhir 2019. Jasa Marga selaku operator tol terbesar di Indonesia memegang ruas paling banyak yang bakal mengalami penyesuaian tarif.
Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengungkapkan setidaknya ada lima ruas tol yang dioperasikan langsung oleh induk usaha yang akan mengalami penyesuaian tarif bulan ini.
Penyesuaian tarif kelima ruas tersebut telah diajukan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. http://dapatkiu.me/
Adapun kelima ruas tersebut adalah tol Jagorawi, dalam kota Jakarta, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Palikanci, dan Surabaya Gempol.
"Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa), Palikanci (Palimanan-Kanci), Surgem (Surabaya-Gempol). Itu kan 2 tahun lalu (penyesuaian terakhir), November. Kita sudah sampaikan surat permohonannya ke PUPR," katanya saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Berdasarkan catatan detikcom, tol Jagorawi terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada Agustus 2017. Sedangkan Belmera, Palikanci, Surabaya-Gempol, dan tol dalam kota terakhir kali mengalami penyesuaian tarif pada November 2017.
"Kita memang berharap dalam waktu dekat Jagorawi. Harusnya kan Agustus. Kita masih tunggu PUPR," kata Heru.
Untuk tol di area Jakarta, Corporate Finance Group Head Jasa Marga Eka Setya Adrianto memperkirakan jumlah kenaikan tarif akan ada di sekitar angka 6-7%. Hal tersebut sesuai dengan formula perhitungan kenaikan tarif yang memasukkan komponen besaran inflasi daerah operasional tol.
"Kayaknya sih naik sekitar 6-7% lah. Seharusnya mirip-mirip itu lah nggak jauh dari situ naiknya sesuai inflasi Jakarta," ucap Adri.
Selain kelima ruas tersebut, ada pula ruas-ruas yang dioperasikan anak usaha Jasa Marga yang secara aturan akan mengalami penyesuaian tarif. Salah satunya adalah tol Bali-Mandara yang terakhir kali disesuaikan tarifnya pada November 2017.
Selain ruas-ruas tadi, ada juga ruas tol lainnya yang seharusnya naik tarif sampai akhir tahun mendatang. Ruas-ruas ini terakhir kali mengalami penyesuaian pada Oktober dan November 2017.
Ada pula yang baru beroperasi dua tahun lalu, sehingga pada tahun ini juga seharusnya mengalami penyesuaian.
Berikut daftarnya:
Makassar Seksi IV (penyesuaian tarif terakhir September 2017)
Gempol-Pandaan (Oktober 2017)
Cikampek-Palimanan (Oktober 2017)
Semarang seksi A, B, C (November 2017)
Serpong-Pondok Aren (November 2017)
Ujung Pandang tahap I dan II (November 2017)
Pondok Aren-Viaduct-Ulujami (integrasi)
Padalarang-Cileunyi (Oktober 2015)
Cikampek-Padalarang (Oktober 2015)
Tol Mulai Operasi 2017
Akses Tanjung Priok (Hutama Karya)
Gempol-Pasuruan (Transmarga Jatim Pasuruan)
Kertosono-Mojokerto seksi 2 (Marga Harjaya Infrastruktur)
Semarang-Solo seksi 3 (Trans Marga Jateng)
Palembang-Indralaya seksi 1 (Hutama Karya)
Medan-Binjai seksi 2-3 (Hutama Karya)
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Jasa Marga)
Becakayu seksi IB dan IC (Kresna Kusuma Dyandra Marga)
Soreang-Pasir Koja (Citra Marga Lintas Jabar)
Surabaya-Mojokerto seksi IB, II, III (Jasamarga Surabaya Mojokerto)
Tol dalam kota Jakarta dan Jagorawi sendiri menjadi perhatian setiap kali akan mengalami penyesuaian tarif lantaran sering macet. Namun penyesuaian tarif sendiri tak terhindarkan mengingat diatur dalam PPJT yang sudah ditandatangani dan diatur dalam undang-undang (UU) jalan.
"Proses penyesuaian tarif tol sebenarnya proses yang sudah sewajarnya dilaksanakan. Karena memang ada aturannya di undang-undang dan ada di PPJT. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru.
Heru menjelaskan, dengan aturan tersebut maka sudah sewajarnya setiap tahun bakal ada ruas tol yang mengalami penyesuaian (naik/turun tarif). Terlebih dengan pembangunan jalan tol di Indonesia yang semakin masif.
"Kami harap penyesuaian tarif ini tetap harus dijaga bagi BUJT. Bagaimana mengembalikan investasi dan menjaga iklim investasi jalan tol di Indonesia tetap kondusif," katanya.
Penyesuaian tarif diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tarif yang ditetapkan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol.
Kepastian tarif tol menjadi salah satu faktor penentu bagi kelayakan usaha dan keberhasilan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dalam rangka mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.
Adapun tarif tol akan dihitung berdasarkan tiga hal, yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBOK) dan kelayakan investasi. Hal ini tertera di Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Evaluasi dan penyesuaian tarif tol akan dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula, tarif lama dikali 1 ditambah inflasi selama dua tahun terakhir.
Formula ini juga sudah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang JalanTol.
Adapun pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol akan ditetapkan oleh Menteri PUPR, sesuai Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
Langganan:
Postingan (Atom)


































