DAPAT BERITA ONLINE

Periksa Wagub Maluku, KPK Telusuri Aliran Duit di Kasus Suap Proyek PUPR

Jakarta - KPK memeriksa Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Lewat Barnabas, KPK menelusuri pihak-pihak yang menerima aliran duit dari tersangka Hong Arta John Alfred. http://dapatqq.vip/

"Penyidik mengembangkan dari fakta-fakta yang ditemui pada pemeriksaan pemberi suap. Selain memberi kepada anggota DPR juga ada dugaan diberikan pemberian kepada beberapa penyelenggara negara termasuk penyelenggara negara di Maluku," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Barnabas diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Bupati Maluku Barat Daya. Usai diperiksa, Barnabas membantah menerima aliran duit dari Hong Arta."Tadi tanya soal uang, saya bilang tidak ada (penerimaan uang)," kata Barnabas. http://dapatqq.vip/

Dia mengatakan penyidik juga menanyakan soal hubungannya dengan Hong Arta. Barnabas menyebut proyek Kementerian PUPR yang menjerat Hong Arta itu tidak dikerjakan di Maluku Barat Daya.

"Jadi pekerjaan itu di balai itu tidak di Maluku Barat Daya," sebutnya.Kasus dugaan suap proyek Kementerian PUPR ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2016. Saat itu, KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, yang masih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Damayanti saat itu diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek jalan yang ditangani Kementerian PUPR. Kasus ini terus dikembangkan KPK hingga kini total sudah ada 12 orang yang terlibat, termasuk yang teranyar Hong Arta.Hong Arta merupakan Direktur dan Komisaris PT SR (PT Sharleen Raya JECO Group). Dia diduga memberi suap kepada eks Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah IX Amran Mustary dan Damayanti. KPK menduga Hong Arta memberi suap Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar kepada Amran. Dia juga diduga memberi suap serta Rp 1 miliar kepada Damayanti. Suap kepada Amran dan Damayanti itu diduga diberikan secara bertahap pada 2015.