DAPAT BERITA ONLINE

Panja Jiwasraya Mulai Bekerja, Cari Tahu Aset yang Disita 

Jakarta - Skandal Jiwasraya mulai masuk ke Senayan. Panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi III DPR mulai meminta keterangan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rapat perdana itu digelar Kamis (13/2). Hadir sebagai perwakilan dari Kejagung adalah Ali Mukartono sebagai pelaksana harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Namun rapat itu digelar tertutup. Apa pasalnya? http://dapatqq.vip/

"Rapatnya kami bikin rapat tertutup supaya penyidik tidak ragu-ragu untuk membuka apa yang bisa dibuka," kata Herman Hery selaku Ketua Panja Jiwasraya.

Namun setidaknya Herman sedikit membuka tentang keinginan panja. Dia mengaku ingin mengetahui rencana penyidikan yang dilakukan Jampidsus dalam mengusut kasus Jiwasraya.

"Tujuan dari rapat ini yang ingin diketahui oleh Panja, apa rencana Jampidsus dalam penyidikan kasus Jiwasraya, apa rencananya. Termasuk sudah sampai di mana dan akan melebar ke mana," lanjut Herman.

Usai rapat, Ali mengaku tidak memaparkan semua hal terkait pengusutan kasus Jiwasraya. Sebab, saat ini timnya masih bekerja.

"Panja meminta dari kejaksaan apa yang sudah dilakukan terhadap kasus Jiwasraya ini, ya kita laporkan bahwa jumlah saksi sudah diperiksa sekian, ahli yang sudah sekian, penelusuran aset sudah ketemu apa saja, dan penetapan tersangka sudah berapa dan sebagainya. Sebatas itu," ujarnya.

Di sisi lain Herman mengaku belum mengetahui secara rinci sejauh mana penyidikan kasus Jiwasraya. Dia mengaku maklum lantaran Ali baru tiga hari menjabat sebagai Plh Jampidsus.

Namun setidaknya ada hal yang sudah digali panja. Apa saja?

"Terkait tadi apa yang dibicarakan hanya pada aset-aset yang sudah disita, saksi-sakai siapa, penggeledahan yang sudah dilakukan. Itu saja. Lebih detailnya nanti," kata Herman.

Setelah ini panja disebut Herman akan kembali memanggil Kejagung pada 26 Februari 2020. Selain itu, dia mengaku tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak lain.

"Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama rapat kita tutup, rencana kami memanggil tanggal 26 Februari 2020 pihak-pihak terkait, yang dicurigai ikut terlibat. Kami akan menggali lebih dalam," katanya.